JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 direncanakan naik Rp500 miliar.
Sehingga, APBD DKI Jakarta tahun ini, setelah perubahan, diproyeksikan menjadi Rp91,86 triliun.
Hal ini dibacakan Rano dalam pidatonya di rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
"Total rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun," kata Rano di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli.
Rinciannya, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp54,19 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp30,08 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp524,09 miliar.
"Rencana pendapatan asli daerah diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp48 triliun, retribusi daerah sebesar Rp1,39 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp774 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp4,02 triliun," jelas Rano.
Lalu, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp30,08 triliun yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Selanjutnya untuk Lain-Lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp524,09 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah.
Sementara itu, belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp85,97 triliun atau naik sebesar 4,01 persen dari sebelumnya Rp82,66 triliun.
"Rencana belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," ungkap Rano.
Selanjutnya, Rano menyampaikan penjelasan terkait pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan dalam perubahan APBD direncanakan sebesar Rp7,05 triliun.
Angka ini berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4,43 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp2,62 triliun.
"Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,88 triliun yang dialokasikan kepada badan usaha milik daerah berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp3,90 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,98 triliun," tandasnya.
