DPR Desak Audit Sistem Keselamatan Buntut Tenggelamnya Kapal Tunu di Perairan Ketapang-Gilimanuk

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pelayaran dan keselamatan penumpang, menyusul insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Bahkan kejadian tersebut merupakan kali ketiga dalam dua pekan terakhir. 

“Ini bukan sekedar insiden tunggal, tetapi sinyal sistemik dari buruknya manajemen keselamatan pelayaran kita. Dalam 11 hari, tiga kecelakaan kapal terjadi di lintasan yang sama. Ada yang sangat keliru dalam sistem kita, entah itu dari sisi teknis, pemuatan, cuaca, atau bahkan kelonggaran pengawasan,” ujar Irine, Jumat, 4 Juli. 

“Tiga kecelakaan beruntun di jalur vital penyeberangan Jawa-Bali ini harus menjadi peringatan keras betapa pentingnya pembenahan sistem keselamatan pelayaran kita,” sambungnya.

Irine menilai, fakta peristiwa KMP Tunu Pratama Jaya yang memperlihatkan bahwa jeda waktu yang sangat singkat antara laporan kondisi darurat dan tenggelamnya kapal tak memberi ruang cukup untuk evakuasi dini.

“Saat operator kapal diizinkan berlayar tanpa sistem peringatan dini yang solid dan data meteorologi yang akurat, kita sedang bermain dengan nyawa manusia,” ungkap Irine.

“Dalam sistem keselamatan pelayaran, tidak boleh ada ruang toleransi untuk ambiguitas data dan kelalaian prosedural," imbuh Legislator dari Dapil Maluku Utara itu.

Menurut Irine, berulangnya kejadian kapal tenggelam di Selat Bali juga menunjukkan bahwa sistem keselamatan pelayaran di jalur vital Jawa-Bali masih lemah.

Selain itu, menurut Irine, salah satu persoalan krusial yang kerap luput dievaluasi secara serius adalah ketidaktepatan data manifest dan simpang siurnya informasi saat kapal berlayar, yang berpotensi memicu risiko keselamatan.

"Saat sistem manifest penumpang dan muatan tidak akurat, operator bisa saja mengabaikan batas muatan aman, dan pada titik tertentu itu memicu bencana," katanya.

Irine pun menyoroti kemungkinan faktor teknis kapal, termasuk stabilitas, struktur lambung, hingga kelayakan peralatan darurat. Namun ia juga menekankan bahwa faktor cuaca dan arus kuat Selat Bali yang dikenal ekstrem pada malam hari harus menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi izin pelayaran di jam malam. 

Oleh karenanya, Irine meminta Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis terhadap seluruh armada penyeberangan di Selat Bali. Termasuk inspeksi mendalam terhadap standar keselamatan, pelatihan kru, serta ketegasan dalam penegakan SOP keberangkatan.

“Tidak cukup hanya respons tanggap darurat. Negara harus hadir lebih awal dalam bentuk pengawasan, peringatan, dan pencegahan," pungkas Irine.

Seperti diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu malam, 2 Juli, dengan membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan. Enam orang dinyatakan meninggal dunia, sementara sebanyak 30 orang dilaporkan belum ditemukan.