Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pengoperasian layanan Transjabodetabek dari Jakarta menuju sejumlah wilayah penyangga memang membebani APBD DKI.

Namun, Pramono tak mempermasalahkan anggaran daerah di Jakarta digunakan untuk memfasilitasi subsidi layanan transportasi warga daerah lain.

Sebab, sebagai satu kawasan aglomerasi, pembangunan di Jakarta tak bisa dibatasi dan dipisah dengan daerah penyangga.

"Persoalannya, kalau saya bilang gak membebani, gak mungkin. Pasti membebani. Tapi sekarang Jakarta kan membangun dengan berbagai cara, yang saya memang kembangkan," kata Pramono di kantor Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juni.

Pemprov DKI, lanjut Pramono, punya berbagai cara untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Jakarta selain penggunaan APBD.

Salah satunya dengan menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) untuk pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Cara seperti ini, diakui Pramono, telah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta seperti saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.

"Jadi apa yang dulu pernah dirintis oleh gubernur sebelumnya, yang baik saya teruskan, yang enggak baik ya sudah enggak. Saya enggak malu sama sekali untuk belajar dari siapa saja," jelas Pramono.

Sebagai informasi, Pemprov DKI kini telah mengoperasikan sejumlah rute Transjabodetabek. Beberapa di antaranya yakni Blok M–Alam Sutera (S61), Cawang–Vida Bekasi (B41), Blok M–PIK 2 (T31), Lebak Bulus–Sawangan (D41), dan Blok M-Bogor (P11).