Parlemen Serbia Terima Pengunduran Diri Perdana Menteri Vucevic Usai Gelombang Protes

JAKARTA - Parlemen Serbia secara resmi menerima pengunduran diri Perdana Menteri Milos Vucevic. Terdapat tenggat waktu 30 hari untuk pembentukan pemerintahan baru atau penyelenggaraan pemilihan umum dadakan.

Vucevic, kepala Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa dan sekutu Presiden populis Aleksandar Vucic, mengundurkan diri pada tanggal 28 Januari.

Mundurnya Vucevic di tengah protes yang dipicu oleh runtuhnya atap di stasiun kereta api di kota utara Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 15 orang.

Lebih dari 100.000 pengunjuk rasa turun ke jalan di Beogard pada Sabtu pekan lalu, sebagai salah satu unjuk rasa terbesar dalam beberapa dekade.

Para pengunjuk rasa mengatakan bencana kereta api itu merupakan gejala korupsi dan salah urus yang meluas, yang dibantah oleh pemerintah.

Berdasarkan konstitusi, Presiden Vucic kini memiliki waktu 30 hari untuk mengusulkan perdana menteri baru yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan hingga tahun 2027.

"Parlemen Serbia telah mengakui pengunduran diri Perdana Menteri dan mandat pemerintah berakhir," kata juru bicara parlemen Ana Brnabic dilansir Reuters, Rabu, 19 Maret.

"Batas waktu untuk pemerintahan baru adalah 18 April tengah malam,” sambungnya.

Jika Vucic gagal menunjuk perdana menteri baru dalam batas waktu yang ditentukan, pemilihan umum akan diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari.

Sidang parlemen yang dimulai pada tanggal 4 Maret dan menjadikan pengunduran diri Vucevic sebagai agenda terakhir, dirusak oleh kekerasan saat anggota parlemen oposisi memprotes pemerintah dan mendukung demonstrasi mahasiswa.

Protes nasional tersebut mengguncang Vucic yang memegang kekuasaan sejak ia menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan presiden pada tahun 2017.

Protes yang dimulai di Novi Sad pada November telah menyebar ke seluruh Serbia.

Tidak jelas bagaimana sekutu Vucic akan menghadapi situasi jika pemilihan umum dadakan diadakan.

Pada Desember, lembaga survei Pemasaran Strategis IPSOS mengatakan SNS memperoleh dukungan dari 48,3% pemilih, meskipun sentimen populer terhadap pemerintah telah meningkat sejak saat itu.