Pemerintah Siapkan 220.000 Hunian MBR, Menteri PKP Pastikan Kualitas Terjaga

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo untuk menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat Presiden akan mengumumkan tambahan kuota. Rumah subsidi ini sangat diminati masyarakat, dan bank pun senang karena kredit pajaknya rendah," ujar Maruarar.

Dalam penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari kepemimpinan Presiden Prabowo, sebanyak 110.000 hunian MBR telah dikerjakan dan bahkan sudah diserahterimakan.

Maruarar menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah pada 2024, yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengungkapkan dua tantangan utama yang dihadapi Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Tantangan pertama adalah memastikan subsidi hunian diberikan tepat sasaran, sementara tantangan kedua berkaitan dengan kualitas bangunan.

Untuk memastikan subsidi hunian MBR diberikan kepada pihak yang berhak, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hunian MBR ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang akan ditentukan secara by name by address oleh BPS agar subsidi diberikan secara tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, terkait kualitas hunian, Ara menyoroti adanya pengembang properti yang kurang teliti sehingga mengakibatkan hasil akhir yang kurang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia telah membentuk tim kurator yang terdiri dari pejabat eselon I Kementerian PKP, termasuk dirinya sendiri, guna memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami harus memastikan kuota hunian MBR meningkat tanpa mengorbankan kualitas. Sesuai arahan Presiden Prabowo, meskipun bersubsidi, rumah ini tetap harus berkualitas," tegasnya.

Berdasarkan temuan tim kurator, sebagian besar hunian MBR sudah memiliki kualitas yang baik. Namun, ada juga yang ditemukan memiliki kekurangan akibat kelalaian pengembang.

Sebagai contoh, Ara menyebutkan adanya hunian subsidi di Bekasi yang mengalami masalah, meskipun baru satu tahun disahkan. Lantai rumah tersebut tidak rata dan bergelembung, serta mengalami kesulitan akses saat hujan hingga terendam banjir.

Menurutnya, permasalahan semacam ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR di era Presiden Prabowo agar masyarakat dapat menikmati hunian yang benar-benar layak meskipun disubsidi oleh pemerintah.