Bagikan:

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak mau mengomentari lebih jauh soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan, urusan reshuffle merupakan kewenangan mutlak Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden, jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.

"Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu, kewenangan mutlak Bapak Presiden, itu satu," sambungnya. 

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa menteri merupakan pembantu Presiden. Maka itu, menurut Bahlil, sudah sewajibnya para menteri menjalankan semua perintah dari Presiden.

"Menteri itu pembantu, menteri itu pembantu Presiden. Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegasnya.