Bagikan:

JAKARTA - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Hari Rabu mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza, dukungannya terhadap dugaan kedaulatan Israel atas tanah Palestina hingga penangguhan pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA).

Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan No. 2334, akan merusak peluang perdamaian dan mengganggu stabilitas kawasan.

Organisasi tersebut juga menyatakan penolakan mutlaknya terhadap rencana apa pun yang bertujuan mengubah realitas geografis, demografis, atau hukum wilayah Palestina yang diduduki.

"Jalur Gaza merupakan bagian integral dari Negara Palestina yang diduduki," kata organisasi itu dikutip dari WAFA 5 Februari, menyerukan upaya bersama untuk mengonsolidasikan gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan, penarikan penuh pendudukan Israel.

OKI juga menegaskan warga Gaza harus tetap di tanah airnya, mengembalikan mereka dengan aman ke rumahnya, memberikan bantuan mendesak, pemulihan ekonomi dan rekonstruksi untuk Jalur Gaza, memastikan akuntabilitas atas semua kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

trump netanyahu
Presiden Trump saat menyampaikan keterangan pers bersama PM Netanyahu di Gedung Putih. (Twitter/@WhiteHouse)

Dalam pernyataan yang sama, OKI juga memperbarui dukungannya teguh terhadap UNRWA, menekankan perannya yang penting dan tak tergantikan, menolak tegas segala upaya untuk melemahkan keberadaan atau mandat hukumnya.

Menegaskan kembali solidaritas dan dukungannya terhadap rakyat Palestina, OKI memperbarui komitmennya untuk mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi dan menyeluruh di kawasan yang mengarah pada berakhirnya pendudukan Israel dan penerapan solusi dua negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi-resolusinya yang relevan, serta Prakarsa Perdamaian Arab.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutarakan pemindahan permanen warga Palestina dari Jalur Gaza yang hancur akibat perang, saat menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Ia mengatakan, warga Palestina di wilayah kantong itu tidak punya pilihan selain meninggalkan daerah tersebut yang harus dibangun kembali setelah hampir 16 bulan perang.

"Itu adalah lokasi pembongkaran," kata Presiden Trump sebelum bertemu PM Netanyahu, melansir Reuters.

"Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak sebidang tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus untuk mereka dengan banyak uang di daerah itu, itu sudah pasti. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza," urainya.

"Saya tidak tahu bagaimana mereka (Palestina) bisa tetap tinggal," jawab Presiden Trump ketika ditanya tentang reaksi para pemimpin Palestina dan Arab terhadap usulannya.

Menanggapi itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, warga Palestina akan memilih tetap kembali ke Gaza meskipun hancur, karena itu tanah air mereka.

Sedangkan pemimpin senior kelompok militan Hamas Sabtu pekan lalu mengatakan, "rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza tidak masuk akal dan tidak ada artinya," seperti dikutip dari Middle East Monitor.

pengungsi gaza
Pengungsi Gaza. (Twitter/@UNLazzarini)

Ia menegaskan, "apa yang gagal dicapai oleh pendudukan Israel dengan kekerasan, tidak akan tercapai melalui manuver politik.”

Menyebut rencana itu sebagai "resep untuk kekacauan dan ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut", Abu Zuhri menyatakan "pengumuman berulang-ulang AS tentang pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza dengan dalih rekonstruksi mencerminkan keterlibatan yang terus-menerus dalam kejahatan tersebut."

Dalam konferensi pers usai pertemuan dengan PM Netanyahu, Presiden Trump mengungkapkan Amerika Serikat akan mengambil alih Jalur Gaza, Palestina dengan dalih untuk membangunnya kembali dan tidak mengesampingkan pengiriman tentaranya ke wilayah kantong Palestina itu.

"Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang, dan saya melihatnya akan membawa stabilitas yang besar ke bagian Timur Tengah itu, dan mungkin juga ke seluruh Timur Tengah," kata Presiden Trump kepada para wartawan di East Room, melansir CNN.

"Ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah. Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan bahwa Amerika Serikat memiliki sebidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan lapangan kerja dengan sesuatu yang akan menjadi luar biasa," lanjutnya.

Presiden Trump juga mengatakan, AS "akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana."

"Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut," katanya.

"Ratakan situs tersebut dan singkirkan bangunan-bangunan yang hancur, ratakan, ciptakan pembangunan ekonomi yang akan memasok lapangan kerja dan perumahan dalam jumlah yang tidak terbatas bagi masyarakat di daerah tersebut, lakukan pekerjaan nyata, lakukan sesuatu yang berbeda," bebernya.

Presiden Trump mengatakan, rencananya untuk mengambil alih Gaza akan "menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah."