Pimpinan Komisi IX DPR Dukung Atnaker di Bawah Kementerian P2MI

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah mendukung atase ketenagakerjaan (atnaker) di bawah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pemindahan koordinasi dari Kementerian Luar Negeri ke KP2MI ini penting agar perlindungan bagi PMI lebih maksimal. 

"Mendukung, atnaker harus di bawah koordinasi Kementerian P2MI untuk memastikan perlindungan dan penempatan yang sesuai dengan kontrak diawal, sebab hal ini sangat berpengaruh pada pekerja migran kita," ujar Neng Eem, Sabtu, 29 Januari. 

"Karena tanggung jawab Atnaker bisa lebih efisien karena akan lebih fokus pada pengelolaan dan perlindungan PMI secara menyeluruh, termasuk pengembangan peluang kerja di negara-negara penempatan," sambungnya. 

Legislator PKB dapil Jawa Barat. itu juga mendukung pembentukan atnaker di setiap negara yang terdapat PMI. Sebab menurutnya, masalah yang dihadapi PMI di luar negeri bisa lebih cepat ditangani.  

Selama ini, kata Neng Eem, banyak persoalan PMI yang tumpang tindih lantaran atase di bawah Kemenlu dan stafnya diisi orang Kemenaker. Karena sudah menjadi kementerian, KP2MI seharusnya menjadi instansi yang fokus menangani hal tersebut. 

"Contohnya di Taiwan-negara tersebut belum ada hubungan diplomasi dengan Indonesi sehingga di sana hanya ada KDEI Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan, sehingga akhirnya persoalan PMI banyak tersendat tumpang tindih lintas kementerian/lembaga, padahal jumlah PMI di negara tersebut sangat besar sekitar 250 ribuan yang tercatat," kata Neng Eem. 

Neng eem juga mendorong agar staf KP2MI juga hadir di setiap perwakilan kantor RI di negara yang terdapat PMI. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan PMI di negeri orang. 

Terlebih, baru baru ini ada aksi penembakan terhadap 5 orang PMI yang dilakukan otoritas Malaysia hingga satu orang meninggal dunia. 

"Perlu, dikarenakan yang nantinya akan bersentuhan secara langsung di PMI adalah KemenP2MI, sudah semestinya hal berkaitan dengan perlindungan PMI harus ditangani secara cepat oleh utusan KP2MI di Luar Negeri," kata Neng Eem.