Distribusi Susu Tak Merata di Program MBG, Kepala BGN : Kalau Dipaksakan Impor Meningkat

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan tak akan memaksankan pendistribusian susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah yang kekurangan sapi perah. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaaan perihal realisasi pemerataan distribusi susu pada program MBG.

"Susu sudah menjadi bagian dari makan bergizi, terutama untuk daerah-daerah di mana sapi perahnya ada. Tapi daerah-daerah yang belum ada sapi perahnya, jangan terlalu dipaksakan," ujar Dadan kepada wartawan, Sabtu, 25 Januari.

Menurutnya, bila dipaksakan maka yang terjadi justru peningkatan impor. Pasalnya kebutuhan susu nasional saat ini 80 persen masih diimpor. Padahal pada program MBG, penyediaan susu diusahakan berbasis sumber daya lokal. "Kalau dipaksakan akan meningkatkan impor," ucapnya.

Untuk itu  langkah yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan populasi sapi perah. Hal ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan ketersedian susu.

"Jadi nanti biarkan populasi sapinya meningkat dan ada di setiap daerah, baru di situ nanti susu menjadi bagian dari program makan bergizi," kata Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pemberian susu dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diwajibkan setiap hari karena pasokan susu yang belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, susu itu bukan menu wajib. Karena suplai susu, belum merata di setiap daerah," kata Hasan Nasbi.

Hasan menjelaskan, pemberian susu dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Susu dapat diberikan dalam menu MBG setidaknya sekali dalam seminggu, jika SPPG tidak berada di daerah penghasil susu sapi.

Akan tetapi, jika SPPG berada di daerah penghasil susu sapi atau dekat peternakan sapi, pemberian susu bisa dilakukan dua hingga tiga kali seminggu.