Prancis pun Ikut Senewen Elon Musk Recoki Urusan Internal Negara Eropa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot meminta Komisi Eropa harus menggunakan undang-undang yang ada dengan cara yang lebih ketat.

Pernyataan ini merujuk pada Elon Musk yang belakangan jadi sorotan pejabat sejumlah negara Eropa gara-gara dianggap terlalu mencampuri urusan negara lain.

“Komisi Eropa harus menerapkan dengan tegas undang-undang yang ada untuk melindungi ruang khusus kita atau tidak, dan dalam hal ini Komisi Eropa harus mempertimbangkan untuk memberikan kapasitas untuk melakukan hal tersebut kembali kepada negara-negara anggota Uni Eropa, kepada Prancis," kata Barrot dilansir Reuters, Rabu, 8 Januari.

Sebelumnya juru Bicara pemerintah Spanyol Pilar Alegria menegaskan platform media sosial harus netral dan tidak mencampuri urusan politik negara lain.

Pilar Alegria menjawab pertanyaan tentang pertengkaran besar antara miliarder Elon Musk, pemilik platform pesan sosial X, dan para pemimpin Eropa seperti Keir Starmer dari Inggris dan Emmanuel Macron dari Prancis.

“Kami percaya bahwa platform ini harus selalu bertindak dengan netralitas mutlak dan yang terpenting, tanpa campur tangan,” katanya pada konferensi pers dilansir Reuters, Selasa, 7 Januari.

Juru bicara Komisi Eropa mengatakan pada Senin, meskipun Musk bebas mengekspresikan pandangannya mengenai politik Eropa, X harus mematuhi aturan dalam Undang-Undang Layanan Digital UE, yang mewajibkan platform online besar untuk menganalisis dan memitigasi potensi risiko terhadap proses pemilu dan wacana sipil.

Sementara Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere mengaku khawatir miliarder Elon Musk mencampurimasalah politik negara-negara di luar Amerika Serikat.

Musk, orang dekat Presiden terpilih AS Donald Trump, bulan lalu mendukung partai anti-imigrasi Jerman menjelang pemilihan parlemen pada Februari 2025. Musk juga telah berulang kali mengomentari politik Inggris sembari menuntut Perdana Menteri Keir Starmer mengundurkan diri.

“Saya merasa khawatir jika seseorang yang memiliki akses besar terhadap media sosial dan sumber daya ekonomi yang besar melibatkan dirinya secara langsung dalam urusan dalam negeri negara lain,” kata Stoere kepada lembaga penyiaran publik Norwegia, NRK dilansir Reuters, Senin, 6 Januari.

“Ini bukanlah hal yang seharusnya terjadi antara negara demokrasi dan sekutunya,” imbuhnya.

Jika Musk ingin melibatkan dirinya dalam politik Norwegia, para politikus di negara tersebut sambung Stoere, harus secara kolektif menjauhkan diri dari upaya-upaya tersebut