Golkar Pertimbangkan Opsi Perbaikan Sistem Pemilu, Termasuk Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan segala opsi perbaikan sistem pemilu di Indonesia yang dianggap terlalu memakan biaya tinggi. Termasuk pertimbangan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

"Ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada," ujar Bahlil dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar', Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 31 Desember. 

Bahlil mengatakan, Partai Golkar masih mencari formulasi terbaik untuk penyelenggaraan pilkada. Salah satu sistem yang ditawarkan Golkar, adalah pemilihan melalui DPRD. 

"Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep. Silahkan didiskusikan, mana yang cocok. Makanya dalam pidato saya di HUT Golkar saya mengatakan, penting untuk kita melakukan formulasi. Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita. Sudah barang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPRD, dengan perbaikan," katanya. 

"Contoh, sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei, figur-figur, survei dilakukan dulu.

Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya," sambungnya. 

Kendati demikian, kata Bahlil, opsi tersebut masih harus didiskusikan dengan partai lain. Bahlil menyatakan pihaknya menghargai semua pandangan terkait demokrasi di RI.

"Jadi saya pikir ini silakan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika, pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk membicarakan hal ini," kata Bahlil.

Menteri ESDM itu pun meminta agar perbedaan tidak dijadikan halangan untuk mencapai tujuan. Justru, menurutnya, perbedaan dapat memperkuat pemegang kewenangan untuk menentukan kebijakan.

"Di aspek yang lain, teman-teman, Golkar sangat menghargai perbedaan politik dari partai-partai politik. Karena sesungguhnya Golkar berpandangan bahwa perbedaan itu merupakan anugerah. Dan perbedaan itu aset bangsa yang harus dipelihara," kata Bahlil.

"Namun, Golkar berpandangan, perbedaan itu sesungguhnya dijadikan sebagai pedoman yang konstruktif yang positif. Bukan untuk saling menggiring. Bukan untuk saling membangun persepsi," imbuhnya.