Prabowo: Forum D-8 Harus Lebih Berperan dari Blok Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerukan forum Developing Eight (D-8) harus memiliki peranan yang lebih dari blok ekonomi untuk bisa mencapai kemakmuran bagi negara anggotanya di beragam aspek penting kehidupan.

Prabowo menyebutkan D-8 kini sudah menjadi representatif dan gerakan global south atau negara berkembang menciptakan kesetaraan sehingga tata kelola yang perlu diperhatikan tidak hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor lainnya.

"Kita harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama," kata Prabowo dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 dilansir ANTARA, Kamis, 19 Desember.

Agar representatif global south bisa terpenuhi oleh D-8, Prabowo menyatakan bahwa persatuan harus menjadi dasar dari kerja sama antara delapan negara anggota.

Presiden juga mengajak agar setiap negara bisa mengesampingkan perbedaan untuk akhirnya bisa mencapai persatuan visi yang kuat dalam berbagai bidang untuk kemakmuran masyarakat.

"Kita harus meninggalkan perbedaan kita. Kita harus mencari kebaikan yang lebih besar untuk rakyat kita. Tanpa persatuan, tanpa integrasi, kita akan lemah. Dan jika kita lemah, kita akan dieksploitasi. Itulah hukum sejarah," kata Prabowo.

Untuk mendukung persatuan D-8, Kepala Negara menyatakan Indonesia mengukuhkan kembali komitmennya untuk memperkuat tujuan dari D-8.

KTT ke-11 D-8 berlangsung di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir dengan mengambil tema Investing in Youth and Supporting Small and Medium Enterprises Shaping Tomorrow's Economy.

Membahas sejarahnya, D-8 merupakan blok ekonomi yang digagas pada tahun 1997 oleh Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.