PPP-PKS Kompak Jaga Nilai Demokrasi di Indonesia, Ingin Desain Sistem Pemilu ke Depan

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman berisi tujuh poin kerja sama bidang sosial dan politik. Salah satu isinya terkait komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menandatangani dokumen nota kesepahaman itu pada penghujung kunjungan ketum PPP ke Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu, 14 April kemarin.

“PPP dan PKS berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai dengan amanat reformasi,” kata Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat jumpa pers pada sela-sela pertemuan dilansir Antara. 

Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan, isu demokrasi jadi perhatian bersama karena dua partai politik itu ingin memelihara nilai-nilai dan praktik demokrasi agar dapat berjalan lebih baik. 

"Secara keseluruhan, kami dalam posisi bersama-sama ingin terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik ke depan," kata Arwani. 

Salah satu perhatian terhadap demokrasi terkait dengan desain pemilihan umum yang lebih baik ke depan. Sayang, Arwani tidak menerangkan lebih lanjut mengenai sistem kepemiluan lebih baik yang dikehendaki bersama. 

Di samping soal demokrasi, nota kesepahaman kerja sama itu juga menyoroti berbagai persoalan lain, di antaranya komitmen menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia, komitmen menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam.

Berikutnya, komitmen memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerja sama mengatasi dampak pandemi COVID-19, kolaborasi mencegah kerusakan lingkungan dan hemat energi.

Selanjutnya, upaya bersama mengajak masyarakat saling peduli dan berbagi selama Ramadan, mengingat saat ini ada beberapa musibah yang terjadi di Indonesia.