Pemprov Bali Pilih Buleleng, Bangli dan Gianyar untuk Simulasi Makan Bergizi Gratis

DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memilih tiga kabupaten yang akan dilakukan simulasi pemberian makan bergizi gratis bagi siswa.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali KN Boy Jaya Wibawa menyebut kabupaten tersebut adalah Buleleng, Bangli, dan Gianyar.

Nantinya setiap kabupaten, kata dia, akan diambil dua sekolah percontohan yang terdiri dari SD dan SMP Negeri. Namun untuk jadwal uji coba masih menunggu arahan Penjabat (Pj) Gubernur Bali.

“Tentunya kami akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten, karena itu memang kewenangan dari kabupaten, yang disasar adalah jenjang SD, SMP, dan SLB. Tentunya sementara ini masih sekolah negerinya,” kata Boy, Selasa, 19 November.

Disdikpora Bali mencatat seluruh sekolah percontohan rata-rata siswanya berjumlah ratusan, sehingga sekitar 1.300 anak akan mengikuti simulasi.

“Siswanya ikut semua, jadi seperti SD adalah kelas satu sampai enam. Kemudian untuk SMP sampai kelas sembilan,” ujar Boy.

Ia mengatakan saat ini Pemprov Bali sedang menghitung biaya yang dibutuhkan untuk simulasi. Mereka juga mempertimbangkan angka kebutuhan gizi dari siswa tiap jenjang.

Boy menyebut sementara ini biaya per paket makan bergizi gratis kisaran Rp16.500-Rp20.000, angka ini sudah termasuk susu dan diupayakan sumber dananya dari bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan swasta.

Disdikpora Bali akan berkoordinasi dengan Disdikpora kabupaten terkait untuk membahas pihak penyedia makanan.

“Ini kan di anggaran perubahan sudah tidak teranggarkan, kemudian ini pun berkolaborasi entah dengan ibu-ibu PKK atau BUMDes atau Komite. Kalau seperti di Buleleng ibu PKK, kemudian di Gianyar dan Bangli memakai BUMDess. Ini sedang dirumuskan,” kata Boy dilansir ANTARA.

Saat ini Pemprov Bali baru merancang satu kali proses simulasi. Hal ini untuk melihat potensi masalah ketika program benar-benar terealisasi pada Januari 2025. Mereka menargetkan uji coba ini bisa dilakukan setidaknya tiga kali agar kabupaten/kota lain turut menjadi sasaran.