Bagikan:

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub mengusulkan pemilihan umum (Pemilu) setiap 10 tahun. Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, usulan perubahan UU Pemilu jangan dulu masuk pada persoalan materi.

"Menurut saya kita jangan masuk dulu ke soal materinya, karena materinya kan pilihnya banyak. Tadi misalnya soal sistem pemilunya, terbuka, proporsional, terbuka, tertutup. Kalau saya termasuk orang yang kemarin mendukung sistem hybrid. Ya, campuran antara proporsional dengan distrik," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober.

Doli menilai, perlu kajian mendalam jika pelaksanaan pemilu harus diubah menjadi 10 tahun sekali. Menurutnya, masih banyak hal lain yang mesti diubah semisal ambang batas atau threshold baik di Pileg maupun Pilpres.

"Sama kayak tadi NasDem mengatakan juga mereka ada semacam dapil nasional yang tentukan oleh partai sendiri. Nah itu kan kombinasi-kombinasi tentang sistem campuran gitu. Terus threshold, berapa thresholdnya?," kata Doli.

"Jadi kita jangan masuk itu dululah. Nanti itu menjadi kajian yang mendalam dilakukan oleh pembuat undang-undang bersama dengan kalau ada masukan dari masyarakat," imbuh eks Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Muslim Ayub mendorong pemilu diadakan 10 tahun sekali. Dia menyoroti soal modal politik miliaran yang dikeluarkan saat pemilu.

"Saya berharap apa salahnya barang kali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan. Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu sudah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi," ujar Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober.

"Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai Rp 10 miliar," tambahnya.