Serangan Israel ke Markas UNIFIL Sudah Lecehkan PBB, DPR Pertanyakan Kapan Sanksi akan Diberikan

JAKARTA - Anggota DPR RI Sukamta menilai serangan Israel ke markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon sudah melecehkan dan tidak menghormati lembaga PBB. Dua prajurit TNI pasukan perdamaian terluka.

"Tindakan Israel yang terang-terangan menyerang pasukan PBB, jelas telah melecehkan kehormatan lembaga PBB," ujar Sukamta, Senin 14 Oktober.

Serangan Israel kepada pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Kamis (10/10) melukai 2 anggota TNI yang sedang menjalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura, Lebanon selatan. Sukamta berharap prajurit TNI yang terluka saat sedang menjalankan misi perdamaian dapat segera pulih.

“Semoga prajurit kita yang terluka dapat segera pulih dan kembali menjalankan tugas mulianya dalam misi perdamaian dunia,” ungkap Sukamta yang pada periode DPR sebelumnya bertugas di Komisi I dengan bidang pertahanan dan luar negeri itu.

Pangkalan militer UNIFIL yang diserang Israel berada di dalam area 'Garis Biru' yang merupakan garis demarkasi antara Lebanon dan Israel. Kedua personel TNI tersebut telah menerima perawatan di fasilitas medis terdekat dan saat ini dalam kondisi stabil. Luka yang dialami mereka berasal dari luncuran peluru dari tank Merkava milik pasukan Israel.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan solidaritasnya kepada Indonesia menyusul serangan Israel yang melukai 2 prajurit TNI. Ia juga menyampaikan simpatinya kepada rakyat Indonesia menyusul serangan tersebut.

Meski begitu, Sukamta menilai PBB semestinya menjatuhkan sanksi kepada Israel mengingat pasukan perdamaian UNIFIL yang diserang militer Israel bertugas di bawah mandat Dewan Keamanan (DK) PBB melalui Resolusi 1701 untuk mendukung stabilitas Lebanon.

"Mestinya DK PBB tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi yang kuat kepada Israel dengan melarang semua negara untuk melakukan embargo senjata dan ekonomi kepada Israel," kata Sukamta.

"Saya tidak habis pikir, apa yang ditunggu DK PBB untuk menghukum Israel? Apakah menunggu seluruh timur tengah terjadi kiamat kemanusiaan?” lanjutnya.

Sukamta menyatakan, tindakan keji Israel tidak bisa dibiarkan terus menerus. Menurutnya sikap pembiaran kepada Israel mengakibatkan serangannya semakin meluas, bahkan hingga merangsek ke markas misi perdamaian PBB yang seharusnya bebas dari serangan.

"Kalau begini terus akan menyebabkan jatuhnya tingkat kepercayaan masyarakat dunia kepada PBB dan DK PBB ke tiitik paling rendah dalam sejarah," tukas Sukamta.

Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu pun menekankan kondisi peperangan di wilayah Timur Tengah sudah berada dalam tingkat yang sangat berbahaya. Kendati Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah untuk berkoordinasi terkait kondisi 2 prajurit TNI yang terluka, kata Sukamta, tetap saja Pemerintah harus lebih banyak menyampaikan protes atas tindakan Israel karena telah melukai nilai-nilai kemanusiaan.

"Ini kondisi yang sangat berbahaya. Konflik bisa semakin tidak terkendali, karena tak ada lagi kepercayaan terhadap lembaga internasional dan terhadap negara-negara besar yang selama ini sering menyerukan demokrasi dan kemanusiaan," jelasnya.

Menurut Sukamta, Indonesia sudah sewajarnya menyatakan sikap tegas atas sikap Israel yang melanggar hukum humaniter internasional dan Resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL. Apalagi prajurit TNI sudah menjadi korban.

Sukamta berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil peran yang lebih kuat. Indonesia juga diharapkan dapat menjadi inisator dalam menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

"Kita berharap di Pemerintahan baru Pak Prabowo, Indonesia bisa berperan lebih kuat dengan menjadi inisator menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan di sisi lain juga menggalang pengucilan terhadap Israel," tutur Sukamta.