DKPP: Jumlah Aduan Pelanggaran Etik 2024 Lebih Besar Padahal Baru 9 Bulan

BOGOR - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan jumlah aduan terkait pelanggaran etik selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lebih tinggi. Hingga September, sudah ada 514 aduan perkara etik.

“Jumlah perkara pelanggaran etik 2024 jumlahnya lebih besar. Selama setahun ini saja, belum setahun, baru sembilan bulan mencapai 514 pengaduan perkara etik yang sudah disidangkan,” kata Heddy dalam sambutannya saat acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 September.

Jumlah ini harusnya bisa jadi perhatian semua pihak memasuki Pilkada 2024, ungkap Heddy. “Jadi sukses pemilu penyelenggaraannya tapi juga banyak kritikan, koreksi yang harus kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Adapun salah satu perbaikan yang dilakukan adalah perihal regulasi. Heddy menyoroti kerap muncul aturan baru di tengah proses pemilu.

“Itu akan memengaruhi demokrasi kita. Pemilu kita belum dilaksanakan sesuai harapan semua pihak, termasuk harapan seluruh pimpinan bangsa ini,” ungkapnya.

“Masih banyak kritik dalam pelaksanaan, itu kewajiban kita bersama dalam melakukan perbaikan,” sambung Heddy.

Sementara itu, Sekretaris DKPP David Yama dalam laporannya menyebut 514 aduan ini masuk per 25 September pukul 20.15 WIB. “Untuk perkaranya dari 325 menjadi 145, dan untuk 514 sebanyak 226 sudah ditetapkan menjadi perkara namun masih banyak sisanya yang masih menunggu menjadi perkara,” jelasnya.

Sementara untuk 2023, terdapat 325 aduan. “Data aduan dan perkara dalam agenda pemilu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilu,” pungkas David.