Saudi Desak Reformasi Sistem di PBB Demi Ciptakan Tatanan Dunia Adil dan Setara

JAKARTA - Arab Saudi mendesak adanya reformasi pada sistem di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan atas penilaiannya terhadap sistem di lembaga-lembaga internasional saat ini.

"Tidak sesuai dengan tujuannya," kata Faisal dalam pidatonya di forum PBB di markas besar PBB di New York, Amerika Serikar (AS), Senin 23 September waktu setempat, dikutip dari Arab News.

Faisal menyampaikannya satu hari setelah negara-negara anggota PBB mengadopsi "Pact for the Future (pakta untuk masa depan)", seruan agar sistem multilateralisme dikembalikan lagi dari ambang kehancuran dan dukungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan organisasi tersebut.

"Kami melakukan ini, karena kami yakin perlu melakukan segalanya untuk membangun dunia yang lebih baik, dunia yang lebih hijau," ujarnya.

“Kita juga harus mempromosikan multilateralisme agar dapat secara efektif menghadapi tantangan saat ini dan tantangan masa depan, mencapai perdamaian dan keamanan demi kepentingan generasi mendatang,” sambung Faisal.

Faisal mengatakan pakta tersebut selaras dengan prinsip-prinsip fundamental. Menurutnya, untuk mencapai tujuannya diperlukan upaya lebih guna menghadapi berbagai tantangan dan tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia.

“Pakta ini menandai langkah maju kualitatif dalam aksi multilateral. Pakta ini menjanjikan tatanan dunia yang adil dan setara, tatanan dunia yang mempromosikan penerapan SDGs dan memenuhi kebutuhan semua negara, khususnya negara-negara berkembang," tutur Faisal.

“Ini adalah pakta yang menyerukan penutupan kesenjangan digital, dan yang juga mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang,” sambungnya.

Untuk memperkuat kerja sama multilateral dan masa depan yang cerah, kata Faisal, perlu adanya reformasi pada sistem di PBB

"Sebagai bagian dari “masalah yang mendesak,” PBB harus direkonstruksi untuk memikul tanggung jawabnya dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional," ujar Faisal.