Beda dengan Pramono, Rano Tak Setuju Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta

JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengaku tak setuju bila Pemprov DKI menjalankan program sekolah gratis pada satuan pendidikan swasta. Padahal, sebelumnya bakal calon Gubernur Pramono Anung yang ingin menggratiskan sekolah swasta agar wajib belajar 12 tahun bisa terlaksana.

"Tidak, (sekolah swasta) tidak (digratiskan), karena kan daya tampung swasta terbatas," kata Rano di Waroeng Bang Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 17 September.

Menurut Rano, untuk memfasilitasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), lebih baik Pemprov DKI memberi beasiswa pendidikan pada siswa yang bersekolah di sekolah swasta.

"Di sini lah peran pemda bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak negeri yang sekolah di swasta. Itu adalah biaya beasiswa dari Pemda, itu sistemnya, dan itu dilakukan oleh beberapa kabupaten kota di sekitar. Itu biasa, tergantung APBD-nya gede enggak? Kan, kalau Jakarta lebih dari cukup," jelas Rano.

Di satu sisi, Rano juga mengaku akan menambah jumlah ruang-ruang kelas di sekolah negeri agar daya tampung siswa juga bisa ditingkatkan saat PPDB. Hal ini, menurut Rano, bisa menjadi solusi atas kendala lahan untuk pembangunan sekolah baru.

"Orang-orang tanya 'Bang, lahannya di mana?'. Bisa kok naik (menambah lantai). Artinya, kemarin dua kelas, kita naikin jadi tiga kelas," ucap Rano.

Sebelumnya, bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta, siap untuk menjalankan sekolah swasta gratis. Menurutnya, kebijakan ini hanya tinggal diformalkan.

Karenanya, Pramono mengaku akan menggratiskan sekolah swasta pada grade tertentu untuk para siswa yang tak lolos sekolah negeri dalam PPDB

“Jadi sebenarnya APBD Jakarta sudah siap untuk itu, tetapi memang belum menjadi kebijakan yang dibakukan,” kata Pramoni di East Jakarta Regional Training Center, Jakarta Timur, Sabtu, 14 September.