Strategi Polri Amankan Gelaran Pilkada 2024

JAKARTA - Polri memiliki strategi pengamanan yang dilakukan selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mulai dari pendekatan dengan tokoh masyarakat hingga pengawasan di media sosial atau digital.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut strategi pengamanan itu diterapkan guna mencegah munculnya konflik antar pendukung, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya.

"Untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar," ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa, 10 September.

Pendekatan dan terlibat aktif dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu strategi yang dilakukan. Sebab, hal itu menjadi kunci membangun dukungan publik secara luas terhadap upaya menjaga keamanan selama pilkada.

Korps Bhayangakra juga berupaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga perdamaian dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.

"Polri memastikan bahwa setiap personelnya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi mulai dari pengamanan pemungutan suara, hingga penanganan konflik sosial serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional keamanan," sebutnya.

Kemudian, sistem pemantauan digital, analisis data dan penggunaan aplikasi mobile juga dilakukan. Tujuannya agar Polri dapat merespons secara cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di lapangan serta mengkoordinasikan lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya.

"Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi. Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada serentak di 2024," katanya.

Polri juga melakukan deklarasi pemilu bersama dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah implementasi kepolisian berbasis wilayah yang dikenal dengan istilah Asta Siap, dengan maksudnya 8 persiapan yang dijadikan acuan pemolisian berbasis dampak melalui satuan tugas terpadu.

"Antara lain siap peranti lunak, siap posko, siap personel, siap latihan pra operasi, siap sarana dan prasarana, siap anggaran, siap masyarakat, siap terhadap kondisi kambtibmas," ucap Trunoyudo.

Melalui upaya kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, lanjut Trunoyudo, Polri menunjukan komitmen yang kuat menghadirkan proses demokrasi yang berkeadilan, aman dan bermartabat bagi seluruh masyarakat indonesia pada saat Pilkada nanti.

"Saya berharap kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk terus memperkuat hubungan antara Polri dan semua pihak kementerian, lembaga, badan dan stakeholders lainnya," kata Trunoyudo.