JAKARTA - Foto pertemuan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto beredar di sosial media. Pertemuan keduanya disinyalir untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi ketua DPD RI pada periode 2024-2029 dan alasan bisnis.
Pengamat politik, Abubakar Solissa, menilai partai politik (parpol) tidak memiliki hak apalagi mengintervensi kepemimpinan DPD RI. Dia menegaskan, pemilihan ketua DPD RI sepenuhnya merupakan hak daripada anggota.
"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," ujar Abubakar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 27 Juli.
Abubakar mengamini jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan tersebut kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD RI. Sehingga, menurutnya, adalah hal lumrah jika publik menaruh curiga bahwa pertemuan La Nyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan kursi Ketua DPD RI.
"Hanya saja, harus diakuai, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi ketua DPD," kata Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia itu.
Pada kesempatan berbeda, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan La Nyalla dan Hasto benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi ketua DPD.
Igor menyebut, upaya keduanya telah merusak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Tanah Air. Menurutnya, La Nyalla sebagai pucuk pimpinan senator sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.
"Iya itu sesuatu yang merusak demokrasi, karena ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," kata Igor, Sabtu, 27 Juli.
BACA JUGA:
Igor bahkan menyinggung soal sikap La Nyalla yang 'arogan' saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Di mana saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.
"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," kata Igor.
Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi dari upaya mempertahankan kursi Ketua DPD. Terlebih, tersiar kabar jika Hasto dan La Nyalla memiliki bisnis bersama.
"Iya memang itu, Hasto ini kan sedang diincar KPK. Jadi wajar dugaan itu mengarah mengamankan bisnis. Jika benar, ini jelas merusak demokrasi yang sudah berjalan baik," ucap Igor.
