JAKARTA - Komisi X DPR RI mendukung usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar Gelora Bung Karno (GBK) menjadi proyek strategi nasional (PSN) di tahun 2025. Namun, dukungan tersebut hanya untuk peningkatan fasilitas.
Komisi yang membidangi kepemudaan dan olahraga itu meminta Pemerintah agar tidak mengubah esensi awal GBK sebagai pusat olahraga.
"GBK merupakan salah satu kebanggaan bangsa yang merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia. Secara umum kami mendukung namun esensi dan fungsi utamanya sebagai pusat olahraga tidak boleh tergeser," ujar Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Rabu, 10 Juli.
Andreas sepakat jika GBK sebagai pusat olahraga merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan. Dia menilai, dengan peningkatan fasilitas, akomodasi dan juga fungsi, maka akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai informasi, rencana pengembangan GBK sendiri memiliki tujuan untuk menarik investasi-investasi baru. Oleh karenanya, Pemerintah berencana menambah fungsi GBK yang tidak lagi hanya sekadar untuk tempat berolahraga, tapi juga sebagai venue hiburan berskala internasional.
Untuk itu, Andreas menilai, usulan Pemerintah sebenarnya cukup baik untuk pengembangan kawasan GBK yang kuasnya mencapai 279 hektar itu.
"Pada dasarnya ide pengembangan dan menjadikan kawasan GBK untuk konservasi lingkungan adalah hal yang baik. Akan tetapi kami meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat soal konservasi lingkungan jangan hanya melihat dari sisi komersil saja," kata Legislator dari Dapil NTT I ini.
Andreas jug mengingatkan Pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat bila hendak melakukan pembangunan. Sehingga masyarakat lebih dapat manfaatnya.
"Kami minta kepada Pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat apabila ingin mengambil kebijakan. Mengingat GBK ini adalah spot favorit dari muda mudi ibukota," terang Andreas.
Anggota Komisi Olahraga, Pendidikan, Seni dan Budaya DPR itu juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengembangan PSN GBK. Andreas memastikan komitmen DPR untuk terus mengawal rencana tersebut agar berjalan sesuai dengan marwahnya.
"Kami akan mengawal proses ini dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. GBK adalah milik kita semua, dan keputusan terkait masa depannya harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia," pungkasnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga menyebut bentuk investasi baru di kawasan GBK akan dikaji oleh pihak pengelola selaku Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberi masukan kepada Pemerintah terkait kebutuhan fasilitas tambahan melalui PSN.
Seluruh usulan terkait PSN tersebut akan dituntaskan pada tahun 2025 bersamaan dengan regulasi program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #paus fransiskus #pramono anung #rano karno #pilkada 2024Populer
