Tindak Lanjut Putusan MA, KPU Sebut Batas Usia Cagub-Cawagub Minimal 30 Tahun Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) perihal perubahan hitungan batas usia calon kepala daerah. Dalam putusannya, MA menetapkan calon gubernur-wakil gubernur berusia minimal 30 tahun, serta calon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota berusia minimal 25 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut, tafsiran ketentuan batas usia cagub-cawagub sudah berusia 30, serta cabup-cawabup dan cawalkot-cawawalkot sudah berusia 25 saat 1 Januari 2025.

"Disimpulkan bahwa keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu, 30 Juni.

Hasyim menjelaskan, dalam UU Pilkada, pelantikan pasangan calon kepala daerah dilalukan secara serentak. Pelantikan serentak dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya yang paling akhir.

Sehingga, pelantikan serentak akan dilaksanakan setelah masa jabatan kepala daerah definitif yang menjabat pada Pilkada 2020 berakhir.

"Akhir masa jabatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada terakhir (Pilkada 2020) dimaknai akhir tahun 2024, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Sebagai konsekuensi hukum dari angka 1 dan 2 tersebut, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada tanggal 1 Januari 2025," ungkap Hasyim.

Sementara itu, Hasyim menyebut jadwal dan tata cara pelantikan serentak diatur dengan peraturan Presiden.

Sebagai informasi, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana yang mengajukan uji materiil terkait peraturan batas usia kepala daerah minimal 30 tahun untuk dicabut.

Putusan itu diputus oleh Ketua Majelis Hakim Yulius, dengan anggota Majelis Hakim 1 Cerah Bangun dan Anggota Majelis Hakim 2 Yodi Martono.

Dalam putusannya, MA menyatakan batas usia minimal Cagub dan Cawagub yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sebelumnya, Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 berbunyi, “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

MA lalu mengubahnya menjadi, “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

MA pun memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.