NasDem dan PKB Tepis Rekomendasikan Zulkieflimansyah untuk Pilkada NTB

MATARAM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem sama-sama menepis bahwa kedua partai itu telah sepakat merekomendasikan mantan Gubernur Zulkieflimansyah sebagai bakal calon gubernur yang diusung di Pilkada 27 November 2024.

"Belum ada arahan dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Jika memang kami sudah dapat arahan maka tentu kami laksanakan. Tapi sejauh ini untuk NTB belum ada arahan perintah demikian," kata Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani dalam keterangan di Mataram, Antara, Senin, 3 Juni. 

Ia menyatakan kalau pun ada kesepakatan koalisi antara PKB, NasDem, dan PKS (Koalisi Indonesia Baru) hanya sebatas sepakat untuk mencalonkan Anies Baswedan - Ahmad Syahroni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, bukan untuk mengusung Zulkieflimansyah atau Bang Zul di Pilkada gubernur NTB.

"Sepertinya itu baru untuk Pilkada DKI, bukan untuk NTB," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD NTB ini.

Oleh karena itu, Hadrian menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, PKB belum memutuskan siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB yang nantinya diusung.

"Kita membuka komunikasi koalisi dengan partai manapun, tidak terpaku pada koalisi Pilpres," tegas Hadrian Irfani.

Namun demikian, lanjut Hadrian, jika sudah ada arahan dari Ketua Umum PKB, tentu sebagai kader di daerah akan siap mematuhinya.

"Sampai sekarang belum dapat arahan dari ketum. Jika memang kami sudah dapat arahan, maka tentu kami laksanakan. Tapi sejauh ini untuk NTB, belum ada perintah demikian," katanya.

Senada dengan Ketua PKB NTB, Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem NTB, Wahijan juga menepis bahwa NasDem sudah memutuskan mengusung Zulkieflimansyah sebagai bakal calon gubernur yang diusung partai itu di Pilkada 27 Nopember 2024 mendatang.

"Untuk di Provinsi NTB Belum ada arahan dan edaran petunjuk dari DPP," ujarnya.

Terkait koalisi PKB, NasDem, dan PKS (KIB) hingga Pilkada NTB, pihaknya mengaku sampai dengan saat ini belum ada kepastian soal koalisi tersebut. Namun, komunikasi politik serius dilakukan oleh pimpinan partai (NasDem) dengan pimpinan partai lainnya. Utamanya, dalam rangka untuk menemukan kesamaan pandangan dalam Pilkada.

"Secara khusus belum ada yang mengerucut bakal calon gubernur ini. Kami dari DPW hanya menyerahkan semuanya keputusan kepada DPP, karena memang semua kewenangan terkait rekomendasi dan SK itu ada di DPP," terang Wahijan.

NasDem sendiri, lanjut Wahijan baru akan menggelar rapat pleno bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Selasa besok (3/6) di DPP Jakarta. Nantinya dari hasil rapat pleno tersebut, DPP akan mengeluarkan rekomendasi.

"Untuk DPW NTB jadwal-nya besok pagi di DPP. Apa hasilnya akan ada rekomendasi dari DPP kepada bakal calon," katanya.

Sebelumnya tersiar kabar Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi bagian penting dari Pilkada di seluruh Indonesia.

Realitas politik ini membuat koalisi PKS, PKB dan NasDem sepakat untuk mencalonkan Anis Baswedan - Ahmad Syahroni dari Nasdem, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kompromi politik di Pilkada yang lain PKB dan NasDem pun melakukan kompromi dengan PKS dalam Pilkada NTB karena kader PKS Zulkieflimansyah (Gubernur NTB 2018-2024) maju untuk periode ke 2. Demikian kesepakatan dalam rangka memperkukuh Koalisi Indonesia Baru (KIB) tersebut.