TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi.
Kolaborasi dilakukan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.
Menurutnya, program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu dioptimalkan. Apalagi, banyak program dan kegiatan lintas Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan lembaga yang sebelumnya masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga bisa berjalan bersama setelah dibentuknya pendekatan IAD.
"Kita bersyukur program IAD Landscape Kayan bisa kita laksanakan, Bulungan ini Termasuk satu dari 9 wilayah di Indoinesia yang diakomodir dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023. Ini merupakan hal yang luar biasa sebagai bentuk pengakuan dan payung hukum kita dalam pelaksanaan percepatan pengembangan di wilayah Landscape Kayan," tegas bupati Syarwani, Rabu, 22 Mei.
Dijelaskannya, sesuai Perpres Nomor 28 Tahun 2023 kawasan Landscape Kayan meliputi 4 Kecamatan dengan 18 desa dengan luas mencapai 650 ribu hektar, terbentang dari Desa Antutan hingga Desa Long Peleban di Hulu Sungai Kayan.
"Program ini benar-benar diharapkan bisa menjadi sebuah model baru dalam rangka percepatan pembangunan desa yang ada di Kabupaten Bulungan," jelasnya.
Dikatakannya, hal ini tidak hanya berbicara tentang konsep perhutanan sosial semata melainkan berbagai program pembangunan Sehingga perangkat daerah dipastikan dapat terlibat didalamnya. Seperti dinas sosial, dinas pendididikan dan dinas kesehatan.
"Pembangunan Landscape Kayan ingin kita jadikan kawasan integrasi, bukan hanya berbicara melulu kawasan disekitaran hutan saja," kata Syarwani.
"Tentu ini perlu dukungan semua pihak termasuk kepala desa, camat pengusaha yang wilayahnya berada di area Landscape Kayan," lanjutnya.
Syarwani menambahkan, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini menjadi mitra startegis Pemerintah Daerah (Pemda) Bulungan, seperti pionir, Yayasan Konservasi Alam Nusaantara (YKAN) dan yang lainya yang ikut merumuskan program IAD Landscape Kayan.
"Terima kasih pada teman-teman LSM keterlibatanya secara aktif merumuskan IAD melalui Landscape Kayan ini," imbuhnya.
Sementara itu, direktur Yayasan Pionir Kabupaten Bulungan, Doni Tiaka mengatakan, Bulungan merupakan wilayah pertama dari 9 kabupaten lain di Indonesia yang masuk dalam Perpres 28 Tahun 2023 yang menerapkan program IAD.
"Kita (Bulungan) yang pertama dan yang paling cepat, dalam setahun proposal IAD-nya sudah ditandatangani oleh bupati dan sudah ada SK (Surat Keputusan) tim pengelolanya," katanya.
Dalam kegiatan Lokakarya tersebut juga dibahas terkait, Rumah Belajar Desa (RBD) yang nantinya menjadi wadah pengetahuan dan koordinasi pihak desa dan kecamatan untuk berbagai program itegrasi pembangunan.
"Kalau dulu OPD bisa langsung ke desa, sekarang ada satu wadah kolaboratif rumah belajar desa (RBD) sebagai sarana berbagi pengetahuan, tentang integrasi pembangunan dan lainya,"kata Doni.
Doni menerangkan, RBD ralisasinya bukan fisik, namun sekolah lapang posisinya di kawasan perdesaan gabungan beberapa desa yang memiliki isu yang sama.
"Landscape Kayan ini adalah integrasi pembangunan yang dulu sulit dilakukan. Sebelumnya kabupaten tidak memiliki kewenangan pembangunan dalam kawasan hutan, dengan program ini Pemda Bulungan bisa ikut berpartisipasi pembangunan dalam kawasan hutan," pungkasnya.
