JAKARTA - Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritikan Ganjar Pranowo yang menyebut rencana penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai bentuk politik akomodatif.
Menurut Dasco, tidak ada yang salah dengan penambahan jumlah kementerian. Meskipun tujuannya untuk mengakomodasi rekan koalisi yang ikut berjuang selama bertarung di Pilpres 2024.
Dasco menegaskan, hal itu menjadi hak dan kewenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? itu kan adalah hak pemenang," ujar Dasco di Jakarta, Kamis, 9 Mei.
Dasco pun merasa heran dengan pernyataan Ganjar tersebut. Sebab, Ganjar sendiri sudah mengaku tidak akan ikut campur mengenai urusan pihak yang menang.
"Kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi ataupun kemudian mau memperkecil kita juga enggak pusing," kata Dasco.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menanggapi wacana presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dikabarkan akan menambah nomenklatur kementerian. Dia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang.
Ganjar menegaskan, nomenklatur kementerian sudah diatur dalam UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana jumlah kementerian adalah 34.
"Setahu saya UU sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok dan sesuai dengan UU. Maka yang mesti saya ingatkan adalah bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa melanggar ketentuan," kata Ganjar usai menghadiri halalbihalal Barikade 98 di Jakarta Pusat, Selasa, 7 Mei.
Tag Terpopuler
#syahrul yasin limpo #kecelakaan pesawat #ebrahim raisi #jemaah haji indonesia #wwf bali 2024Populer
Terkait
