Mendagri Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk KPU di Pemilu 2024 Bukan Intervensi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Menurut Tito, dukungan pemerintah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap KPU, tetapi untuk memastikan Pemilu 2024 diselenggarakan dengan aman, damai, dan demokratis.

"Dari awal, pemerintah telah memberikan dukungan, tidak bermaksud intervensi atau ikut campur, tetapi memberikan dukungan karena KPU tidak mungkin bisa bekerja sendiri, di negara sebesar ini dengan sekompleks permasalahan," ujar Tito, Senin 25 Maret.

Tito kemudian menerangkan bentuk-bentuk dukungan pemerintah terhadap KPU terkait Pemilu 2024. Pemerintah, kata dia, menyediakan data kependudukan sebagai dasar untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"(Dukungan pemerintah) mulai data kependudukan DAK2 dan DP4, memberikan hak akses secara penuh kepada KPU untuk ke Dukcapil, jemput bola perekaman KTP, elektronik, dan lain-lain," tandas Tito.

Pada masa kampanye, kata Tito, pemerintah juga berupaya agar penyelenggaraan kampanye setiap peserta pemilu baik pilpres maupun pileg berjalan aman dan setara.

"Kita juga memberikan dukungan selain TNI/Polri, juga ada Linmas di sana (pelaksanaan kampanye). Perlindungan masyarakat yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP," tutur Tito.

Selain itu, kata Tito, pemerintah juga membantu penyelenggara pemilu agar pencetakan dan distribusi logistik berlangsung aman dan lancar. Dukungan itu dilakukan atas permintaan KPU agar mendukung logistik ke daerah-daerah terpencil.

"Juga ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional. Ini juga dibantu pemda-pemda dan kami diminta membantu semaksimal mungkin," pungkas Tito.