BKSAP DPR Dorong Hentikan Moratorium Pajak Perdagangan Digital di Sidang Parlemen Global

JAKARTA - Delegasi DPR RI menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait isu perdagangan saat pertemuan Steering Committee Parliamentary Conference on WTO (PC WTO) di Abu Dhabi, UEA.

Dipimpin Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Fadli Zon, isu yang disuarakan terkait fisheries subsidies, public stockholding, perdagangan dan lingkungan hidup.

"Serta penghentian moratorium pengenaan pajak bagi perdagangan digital," tulis pernyataan BKSAP yang diterima Minggu 25 Februari.

Kepentingan nasional Indonesia itu disampaikan saat perumusan Outcome Document dari parlemen untuk menteri negara-negara anggota WTO yang akan berunding dalam PC WTO tersebut.

Sebagaimana diketahui, isu moratorium berpotensi membawa kerugian besar dari sisi pajak, khususnya bagi negara-negara berkembang. Indonesia sendiri sekarang berpotensi kehilangan pemasukan dari pajak sebesar USD 56 Juta, sebagaimana yang pernah dilaporkan dalam riset UNCTAD pada tahun 2019.

Sementara pada isu fisheries subsidies Indonesia memperjuangkan nasib nelayan kecil dan artisanal yang bisa terdampak, selain itu juga perlunya penerapan disiplin bagi perusahaan-perusahaan perikanan besar agar patuh aturan terkait batas wilayah nasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

PC WTO diketahui dilaksanakan setiap tahun sebelum berjalannya Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO). Tahun ini, KTM WTO yang ke-13 dilaksanakan di Abu Dhabi pada 24-25 Febuari 2024.

Selain Fadli, turut hadir dalam PC WTO ini Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana dan Fraksi PKS, Sukamta.