Wali Kota Bogor Bima Arya Soal Anggota KPPS Kelelahan hingga Meninggal: Harus Ada Evaluasi Sistem Pemilu

JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai harus ada evaluasi sistem pemungutan suara pada pemilu sehingga prosesnya tidak melelahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berujung pada kematian.

Meski dari pantauannya rangkaian Pemilu 2024 berjalan dengan damai dan lancar, Bima Arya menilai perlu ada evaluasi sistem agar pada gelaran berikutnya para petugas KPPS tidak lagi bertumbangan.

“Rasanya memang perlu kita evaluasi sistem yang seperti ini. Masa setiap lima tahun ada korban massal? Saya kira itu menjadi catatan,” ujarnya di Kota Bogor, dikutip dari Antara, Sabtu 17 Februari.

Sehari sebelumnya, Bima Arya menjenguk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dirawat di beberapa rumah sakit pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan data terakhir pada Kamis 15 Februari, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat sudah ada 25 orang petugas penyelenggara Pemilu yang sakit dan ditangani petugas kesehatan, bahkan lima orang di antaranya dirawat di rumah sakit.

“Ada catatan ataupun hal yang harus diperhatikan adalah saudara kita yang hari ini sakit itu, kelelahan, kecapean. Saya kemarin nengok beberapa, karena luar biasa memang beratnya teman-teman di KPPS itu,” kata Bima Arya.

Dari penuturan petugas KPPS yang dijenguknya, para petugas ini sebagian besar bergadang sejak sepekan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Bahkan, kata Bima Arya, para petugas KPPS hanya tidur satu hingga dua jam setiap malam.

“Kemudian ketika pencoblosan, menghitung sampai pagi dan kadang-kadang lupa makan. Makanya serangan jantung, stroke, hipertensi, anemia, dan lain-lain,” ucapnya.

Sekretaris Dinkes Kota Bogor Erna Nuraena mengatakan, 25 pasien ini masing-masing mengalami sakit berbeda. Di antaranya hipertensi enam orang, kelelahan lima orang, gangguan lambung dua orang, diare dua orang, hamil satu orang, ISPA tiga orang, sakit kepala satu orang, pneumonia empat orang dan diabetes melitus satu orang.

“Kami turut berkoordinasi dengan BPJS dan Dinsos untuk jaminan pembiayaan kesehatan, karena lima orang dari 25 orang yang sakit ini menjalani perawatan di rumah sakit,” katanya.