NTT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) prioritaskan pendistribusian logistik untuk daerah tersulit, terjauh, dan terpencil (3T) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Yang diutamakan kecamatan-kecamatan terjauh, sudah kami petakan, jadi distribusi lewat darat dan laut," kata Ketua KPU Lembata, Elias Kaluli Making dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, NTT, Minggu 28 Januari, disitat Antara.
KPU Lembata telah melakukan pemetaan daerah tersulit, terjauh atau terpencil.
Ada beberapa desa, di antaranya Desa Nilanapo Kecamatan Omesuri, Desa Tobotani Kecamatan Buyasuri, dan begitu juga ada di beberapa desa di Atadei, Nagawutung, dan Nubatukan.
Distribusi logistik ke daerah terjauh itu menggunakan alat angkut darat baik mobil dan ojek. KPU Lembata juga menggunakan tenaga pikul pada beberapa titik yang tidak bisa dilewati kendaraan.
Sedangkan pengiriman menggunakan kapal motor dilakukan untuk distribusi logistik ke Desa Tobotani di Kecamatan Buyasuri.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Polisi Tangkap Lansia Predator Anak Tega Cabuli 3 Bocah di Bawah Umur di Matraman
28 Januari 2024, 13:50 -
| BERITA
Konsisten Dimenangkan Oposisi Sejak Pilpres 2014, Anies Yakin Unggul di Jabar
28 Januari 2024, 14:17 -
| BERITA
Konsisten Dimenangkan Oposisi Sejak Pilpres 2014, Anies Yakin Unggul di Jabar
28 Januari 2024, 14:17
Elias menjelaskan pendistribusian logistik ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan selanjutnya PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pendistribusian logistik dilakukan hingga minimal tiga hari sebelum pemilu. Sedangkan untuk logistik kotak suara, kata Elias memang terbuat dari berbahan duplex yang tahan terhadap air.
Untuk lebih menjamin keamanan pengiriman terutama di tengah kondisi musim hujan saat ini, KPU pun melapisi atau menyiapkan pembungkus berupa kertas transparan.
Adapun KPU Lembata juga sudah memetakan TPS dengan kesulitan sinyal hingga jaringan listrik dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PLN.
Terkait
