Ganjar Tegaskan KTP Sakti Tak Akan Buang-Buang Anggaran: Sistemnya Sudah Ada, Basisnya NIK
Capres Ganjar Pranowo sebut KTP Sakti akan tepat sasaran (dok. ANTARA/Farhan Arda Nugraha).

Bagikan:

JAKARTA - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, memastikan penerapan KTP Sakti tak akan memakan anggaran karena sistemnya sudah ada. Hanya, kemauan politik atau political will yang dibutuhkan untuk menyukseskan program andalannya itu.

Hal ini disampaikan Ganjar saat meluncurkan Program KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Jawa Tengah, pada Sabtu, 30 Desember 2023. Katanya, program ini sebenarnya berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi, tinggal profiling-nya saja, tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk buat sistem baru. Ini cuma soal political will, kok,” kata Ganjar seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Ganjar mengatakan program KTP Sakti yang akan menyatukan semua layanan bantuan bagi masyarakat adalah gagasan dari banyak pihak. Diharapkan nantinya tak akan ada lagi tumpang tindih data terutama para penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Apalagi, saat Ganjar berkeliling ke berbagai kota, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan pemberian bansos. Salah satunya, terkait siapa saja yang berhak menerima.

“Ini bisa menimbulkan kecemburuan, lalu disebut tidak tepat sasaran. Lewat KTP Sakti, ini akan dibenahi," tegasnya.

Tak sampai di situ, KTP Sakti ini nantinya juga akan memperbaiki sejumlah program bantuan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kata Ganjar, banyak masyarakat miskin yang mencoba berobat dengan kartu ini, tapi tak bisa karena terblokir dengan alasan tak jelas.

Kemudian, KTP Sakti nantinya juga akan mengidentifikasi warga yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan. Sehingga, mereka bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, seperti pupuk hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Dengan KTP Sakti terbaca nantinya profil masing-masing penduduk, termasuk kategorisasi keluarga miskin, menengah, dan atas (kaya). Bantuan pun jadi terarah, terapan sasaran,” pungkas eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.