JAKARTA - Partai Gerindra menghormati keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tak lagi mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyikapi dinamika politik terkini. Dia ntaranya, keputusan PKB yang memilih bekerjasama dengan Partai NasDem dan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Seperti diketahui, pada 13 Agustus lalu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menerima Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.
Dasco mengatakan, dalam prakteknya kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah terutama dalam hal penentuan capres dan cawapres. Karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.
Dasco menjelaskan, penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus. Sebab, Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi yaitu PAN dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju.
"Setelah sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga, serta Pak Zulkifli Hasan serta pak yusril iza mahendra juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat. Dan saat itu pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju," jelasnya.
Pemberian nama baru koalisi itu, lanjut Dasco, lantaran semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Presiden Jokowi.
"Sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo," katanya.
BACA JUGA:
Dasco menegaskan, pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjas ama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak Cak Imin terkait penentuan capres dan cawapres. Karena sejatinya, perubahan nama tersebut bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi.
"Bahkan dalam pidatonya, pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama pak Muhaimin," tegas Dasco.
Dasco mengungkapkan, Partai Gerindra selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elite PKB maupun Cak Imin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru. Ataupun menganggap KKIR dibubarkan karena ada nama koalisi yang baru guna menjaga soliditas koalisi.
"Namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan," tegas Dasco.
Dasco menyatakan, terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB yakni menerima kerjasama politik dengan NasDem untuk mengusung Anies Baswedan-Cak Imin, maka otomatis menyebabkan kerjasama politik Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya
"Pada prinsipnya, kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujar Dasco.