Bagikan:

JAKARTA - Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis jajak pendapat mengenai kasus yang berkaitan dengan tokoh politik yang bakal menjadi calon presiden 2024.

Salah satu kasus yang menjadi materi survei adalah kasus korupsi E-KTP. Di mana, berkembang isu bahwa bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, terlibat dalam pusaran kasus tersebut meskipun sampai saat ini kebenarannya belum terbukti.

Dalam survei, responden ditanya mengenai tahu atau tidaknya pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP. Hasilnya, yang mengaku tahu 18 persen dan 82 persen yang tidak tahu.

"Dari yang tahu, yang percaya dengan pendapat tersebut 33 persen, yang tidak percaya 46 persen, dan tidak jawab 21 persen," kata pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam pemaparan survei yang ditayangkan YouTube SMRC TV pada Kamis, 31 Agustus.

SMRC juga memetakan pengaruh kasus ini pada elektabilitas ketiga bakal calon presiden dari pertanyaan ke reaponden. Dari yang tahu pandangan bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, 33 persen memilih Prabowo, 32 persen Ganjar, dan 27 persen Anies. Masih ada 7 persen yang belum menjawab.

Sementara dari yang tidak tahu, 37 persen memilih Ganjar, 34 persen Prabowo, dan Anies 19 persen. Masih ada 11 persen yang tidak menjawab.

Dari responden yang mengetahui kasus ini, sebanyak 33,1 persen percaya bahwa Ganjar terlibat kasus korupsi E-KTP. Sementara, 46,4 persen tidak percaya.

Pada aspek sikap publik yang mengetahui kasus ini, elektabilitas ketiga bacapres mengalami pergeseran. Dari yang percaya pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, mayoritas merupakan pendukung Anies dengan 43 persen, 37 persen Prabowo, dan Ganjar hanya 17 persen. Ada 3 persen yang tidak menjawab.

Sedangkan dari yang tidak percaya pandangan tersebut, 48 persen memilih Ganjar, 29 persen Prabowo, dan hanya 18 persen Anies. Masih terdapat 5 persen yang tidak menjawab.

Menurut Saiful, efek dari kasus ini lebih banyak pada persaingan antara Anies dan Ganjar. “Ada efeknya dan signifikan (kasus E-KTP), terutama untuk persaingan Anies dengan Ganjar,” jelas Saiful.

Namun Saiful memberi catatan bahwa karena yang percaya pandangan tersebut lebih sedikit dibanding dengan yang tidak percaya atau karena yang tidak percaya lebih banyak, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin memainkan isu ini.

“Karena basis orang yang percayanya itu lebih kecil, itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang mau memainkan isu E-KTP ini. Begitu disosialisasikan bahwa kasus E-KTP seperti itu, yang percaya, kalau linier, cenderung akan kalah dengan jumlah orang yang tidak percaya,” urainya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukam pada periode 31 Juli – 11 Agustus 2023 dengan menganalisis 4.260 responden dari populasi di setiap provinsi. Margin of error survei dengan jumlah sampel tersebut secara nasional diperkirakan +/- 1.65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen menggunakan asumsi simple random sampling.