Aturan WFH di DKI Harus Didukung Juga Langkah Daerah Penyangga Bantu Kurangi Polusi

JAKARTA - Pemerintah diminta semakin gencar memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Kebijakan pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain.

"Usai penerapan WFH bagi ASN, Pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin 21 Agustus.

Seperti diketahui, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50% bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.

Program WFH tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada layanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga Dinas Perhubungan.

"WFH telah menjadi tren global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi WFH di berbagai sektor, termasuk Pemerintahan. Kita harapkan dengan kebijakan ini, akan mengurangi polisi udara di Jakarta," papar Puan.

Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12 juta unit. Jumlah ini meningkat sekitar 20% dalam lima tahun terakhir.

Puan menilai program WFH di lingkungan ASN DKI Jakarta sejalan dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari, diharapkan emisi karbon juga dapat dikurangi.

Meski begitu, mantan Menko PMK ini menilai permasalahan polusi udara tidak bisa hanya dengan penerapan WFH. Puan mengatakan, berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.

"Program WFH ASN yang sudah diinisiasi di DKI juga harus didukung dengan kebijakan dari kota-kota penyangga ibu kota, seperti dengan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pabrik penyumbang polusi udara,” sebut Puan.

“Kita ketahui bersama, pabrik banyak ditemui di sekitar kota penyangga, seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Kita harapkan semua industri bisa disiplin terhadap pembuangan limbahnya,” imbuh Puan.

"Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang bisa dilakukan ialah memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” terang Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mendorong Pemerintah agar membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,” jelasnya.