JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 50 persen dan sebagiannya tetap bekerja dari kantor pada pekan depan.
Prasetyo menuturkan, WFH bakal dilakukan pada para anggota dewan hingga ASN yang bekerja di Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
"Tanggal 21 Agustus besok, saya membuat kebijakan di internal DPRD untuk 50 persen WFH kepada ASN dan anggota dewan juga," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Agustus.
Karenanya, DPRD akan kembali menyesuaikan mekanisme rapat-rapat kerja dengan sistem hybrid yang sebagiannya berada di kantor dan sebagian lagi mengikuti secara daring dari rumah.
"Kalau saya ngambil kebijakan di sini (DPRD DKI), ini kan ada kuasa di saya. Memang ASN Pemprov DKI juga ditempatkan di sini, tapi kan penanggung jawabnya saya," ujar politikus PDIP tersebut.
Prasetyo menuturkan, kebijakan yang ia ambil tersebut dilakukan demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di Ibu Kota.
Prasetyo pun menyadari sendiri bahwa langit Jakarta saat ini tengah diselimuti kabut asap yang menandakan pencemaran udara. Bahkan, salah satu anggota keluarganya mulai terserang penyakit pernapasan.
"Terkait situasi polusi yang ada di Jakarta, saya melihat di lapangan tadi setelah saya berangkat dari rumah ke kantor ada kabut tebal. Bahkan, cucu saya juga kena ISPA. Saya juga enggak tahu, nih. Suara saya begini dan tenggorokan gatal-gatal," ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubenrur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga merencanakan implementasi kebijakan hybrid working untuk menekan polusi udara yang diakibatkan dari kendaraan bermotor kepada ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Heru menuturkan, saat inj pihaknya telah menyusun mekanisme pelaksanaan ASN untuk WFH secara bergantian dengan ASN yang bekerja mulai September mendatang.
Hal ini disampaikan Heru usai rapat terbatas peningkatan kualitas udara kaeasan Jabodetabek yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Hybrid working jadi kayak work from home begitu. Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (organisasi perangkat dearah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalankan," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin, 14 Agustus.
Demi upaya penekanan kualitas udara yang lebih baik, di mana 40 persen polusi disumbang dari kendaraan bermotor, Heru berharap kementerian dan lembaga lainnya yang berkantor di Jakarta juga ikut melaksanakan hybrid working.
Begitu juga dengan sektor swasta. Heru mengaku pemerintah tidak bisa mewajibkan perusahaan swasta untuk ikut menerapkan WFH saat ini. Karenanya, Heru berharap pihak swasta juga ikut menjalankan kebijakan yang bakal diterapkan tersebut.
"Untuk swasta, saya tidak bisa menetapkan (peraturan), tapi mengimbau. Sebagian katanya sudah ada yang jalan sebagian karena bentuk usaha yang enggak bisa, ya silakan kembali ke mereka," urai Heru.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
