Bagikan:

DEPOK - Pemilihan umum ( Pemilu ) 2024 di Kota Depok menjadi momentum krusial dalam mewujudkan suasana yang santun dan damai. Warga Depok diharapkan mampu mengatasi perbedaan dan konflik dengan cara yang damai melalui musyawarah, serta menghindari kekerasan dan kerusuhan.

Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, dalam Forum Diskusi Pemilu Damai dengan tema "Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Depok," yang diadakan pada Kamis, 10 Agustus .

Prof. Maswadi, seorang Guru Besar Ilmu Politik dari FISIP UI, menjelaskan, "Demokrasi mendorong kebebasan, sehingga Pemilu diadakan untuk memberikan kesempatan pada individu untuk bersaing secara bebas demi mendapatkan dukungan pemilih dan menduduki jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, wajar jika Pemilu selalu diwarnai dengan ketegangan dan persaingan."

Namun, menurutnya, aturan yang baik tidak cukup jika politisi tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Tanpa kemampuan ini, Pemilu akan terus menjadi ajang ketegangan dan kerusuhan. Untuk mencegah hal tersebut, para politisi dan calon peserta Pemilu dituntut untuk menjaga sikap dan tidak terlibat dalam kampanye hitam yang menyebarkan informasi yang tidak benar tentang lawan politik.

"Apabila program-program yang diusung tidak hanya menarik tetapi juga menghindari menyerang lawan politik, maka Pemilu yang santun dan damai dapat terwujud," ungkap Maswadi. Ia menekankan pentingnya para politisi dan calon Pemilu untuk mengendalikan tim sukses mereka agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Forum Diskusi Pemilu Damai diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Depok, Dr. KH. Mohammad Idris, MA, serta Dr. Bahtiar M.Si, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, yang menjadi pembicara utama. Diskusi dipandu oleh presenter Kompas TV, Bayu Sutiyono.

Pembicara lainnya, Abdul Ghofur, SS. M.Si, dalam forum ini mengajak para peserta yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, perwakilan partai politik, anggota FKUB Depok, perwakilan Forkopimda Depok, KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, untuk memahami secara mendalam tentang penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Ghofur menekankan pentingnya merancang strategi untuk membangun budaya politik yang santun dan beretika dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang damai di Kota Depok. Ia mengusulkan langkah-langkah seperti membangun infrastruktur perdamaian, menggalang agen damai melalui media sosial, dan melaksanakan kampanye pemilu damai secara berkelanjutan.

Dalam presentasinya, Ghofur mengulas evaluasi pendahuluan (Ex Ante) terhadap penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024. Ia menyoroti isu-isu krusial termasuk kesiapan penyelenggara, kompleksitas tugas penyelenggara yang sangat berat, potensi pelemahan ekonomi tahun 2023-2024, dan risiko tingginya praktik politik uang.

Ghofur menjelaskan, "Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 memiliki tantangan teknis yang signifikan karena dilaksanakan dalam satu tahun yang sama, sehingga tahapannya saling terkait. Oleh karena itu, perlu perencanaan kontijensi dan manajemen risiko yang matang."