Kiai-Kiai NU Jatim Usulkan 5 Nama Bakal Cawapres Anies Baswedan, Ada Yenny Wahid dan Khofifah

SURABAYA - Sekitar 200-an kiai dan gus se-Jawa Timur mengusulkan lima nama bakal calon wakil presiden ke Anies Baswedan untuk mendampingi Pilpres 2024.

"Setelah kami tabayyun dan melihat secara langsung haliyah Pak Anies, kami yakin bahwa Pak Anies ini memang seorang dengan amaliyah ahlusunnah waljamaah atau aswaja. Anies itu minna," kata K.H. Nasirul Mahasin Nursalim dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA, Kamis, 10 Agustus.

Pernyataan dari K.H. Nasirul Mahasin Nursalim, kakak kandung Gus Baha, K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim tersebut merupakan salah satu dari empat butir yang dihasilkan dari musyawarah dalam agenda Tirakat untuk Keselamatan Umat dan Bangsa.

Risalah Sidoresmo tersebut diserahkan secara langsung kepada Anies Baswedan oleh K.H, Mas Mansur Tholhah.

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Gus Mahasin itu juga mereka memutuskan untuk merekomendasikan lima nama warga dan kader Nahdliyin untuk dijadikan calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden Anies Baswedan, yaitu Yenny Wahid, Gus Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono dan Mahfud MD.

Tentu, lanjut dia, siapa pun yang akan dipilih, peserta musyawarah mengembalikan keputusannya kepada Anies Baswedan sendiri.

Dia berharap Anies yang memiliki darah sebagai Nahdliyin dan ditambah dengan cawapres dari Nahdliyin ini para hadirin musyawarah berharap keberpihakan yang konkret terhadap dunia santri dan pesantren.

"Dari semua calon, hanya Pak Anies Baswedan yang memiliki bukti nyata dalam dunia pendidikan. Jadi, kami para kiai ini lebih mempercayai Pak Anies untuk kami titipi santri-santri kami dan pesantren agar mereka menjadi lebih cerdas dan sejahtera," kata Gus Mahasin.

Mendapati hal itu, Anies Baswedan berterima kasih kepada para kiai dan gus yang hadir dalam agenda ini. Anies menekankan bahwa ke depan pemerintah akan terus meningkatkan perhatian pemerintah kepada santri dan dunia pesantren.

"Pesantren ini sudah ratusan tahun berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, pemerintah harus memberikan keberpihakan secara konkret kepada santri dan pesantren," katanya.