Gubernur Sulsel Ingin Puslitbang CPCD Unhas Berperan, JK Beri Arahan Penyelesaian Konflik

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi atau Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD).  

CPCD diresmikan secara virtual oleh mantan Wapres Jusuf Kalla. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Rektor Unhas pada masanya dan sejumlah tokoh lainnya. 

Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, menjelaska CPCD Unhas sudah lama digagas. Kehadiran CPCD dimaksudkan agar Unhas lebih produktif dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan memperkuat demokrasi, baik di Indonesia maupun dunia.

“Unhas memiliki banyak riset, baik oleh dosen maupun mahasiswa tentang konflik dan demokrasi. Kita melakukan pendampingan di wilayah konflik, seperti di Poso.  Yang terpenting, kita memiliki figur nasional dan dunia, Bapak Jusuf Kalla. Beliau berperan pada upaya mengatasi konflik di berbagai tempat. Kehadiran CPCD ini merupakan langkah menyatukan sumber daya dan potensi tersebut,” kata Dwia dalam keterangan tertulis.  

Secara operasional, CPCD Unhas dilengkapi dengan tiga divisi, yaitu, Divisi Research and Development, untuk aktivitas riset dan publikasi, dan membangun kemitraan dengan Center of Excellence lainnya, baik di dalam maupun luar negeri. 

Divisi Training and Education, untuk pelatihan dan pendidikan publik, mempersiapkan para peace bulder dan peace maker, terutama generasi muda, melahirkan negosiator-negosiator ulung, dan menjadi konsultan politik dan demokrasi.

Kemudian  Divisi Risk Data Management, untuk menyiapkan data konflik guna mengantisipasi konflik, melakukan pemetaan karakter konflik setiap daerah di Indonesia, sehingga setiap wilayah mempunyai rekam data konflik.

“Jika memperoleh persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat, ke depannya CPCD akan membuka program pendidikan reguler dalam bidang perdamaian, konflik, dan demokrasi,” sebut Dwia.

Sedangkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan kehadiran Puslitbang ini bermakna penting bagi pemerintah daerah.  Segala kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga harus ada riset dan landasan ilmiah yang mendukung agar kebijakan dapat terukur. 

"Pusat studi ini sangat strategis dalam membuat kebijakan dan kajian-kajian dan memberikan solusi konflik dan meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan," ujar Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Pengalaman sebagai bangsa sudah cukup dengan berbagai konflik yang telah memberikan pelajaran penting. Pendekatan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan. Konflik juga jangan sekali-kali direspon dengan lambat atau salah dalam mengambil keputusan.

"Kami di Sulsel menjadikan dialog sebagai tradisi dijalin dalam bentuk komunikasi, formal dan informal, bagi seluruh pemangku kepentingan. Mencari tahu akar konflik adalah kunci utama menyelesaikan konflik," kata Nurdin Abdullah.

Sementara itu Jusuf Kalla memaparkan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia, hingga mancanegara. JK menguraikan bagaimana konstruksi konflik di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga kini.

“Perdamaian adalah situasi tidak ada konflik, sebaliknya konflik adalah situasi tidak ada perdamaian. Sementara, demokrasi adalah cara kita bernegara dan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan situasi damai dan mengatasi konflik. Jadi ketiga konsep ini adalah satu kesatuan,” kata JK.

Dari pengalaman mengatasi berbagai konflik, JK menilai penyebab utama konflik adalah ketidakpuasan, ketidakseimbangan, atau ketidakharmonisan. Maka perlu ada lembaga yang selalu mengkaji, sehingga potensi terjadinya konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial dapat diidentifikasi sejak dini.

“Kita harus mengetahui karakter pihak yang berkonflik, mengetahui apa kebutuhan dan aspirasi mereka.  Itu cara yang sering saya pakai, sebelum mediasi, saya selalu pelajari karakter dan latar belakang para pihak,” kata JK.