YOGYAKARTA – Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Saputra mengungkapkan, DPR meminta disiapkan 80 kursi tambahan kelas bisnis untuk anggota DPR yang akan berangkat haji tahun ini. Pihak Garuda belum bisa memastikan permintaan tersebut dikabulkan, karena harus meminta izin ke otoritas penerbangan Arab Saudi. Lantas, apa alasan DPR minta jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia?
Alasan DPR Minta Jatah 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar membeberkan alasan mengapa pihaknya meminta jatah 80 kursi kelas bisnis ke Garuda.
Dikatakan Indra, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.
"Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," kata Indra, mengutip Kompas, Kamis, 15 Juni 2023.
Indra tak menampik bahwa dirinya lah yang menghubungi Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 80 kursi kelas bisnis tersebut. Hal ini karena posisinya sebagai penanggung jawab administrasi di DPR.
Terlebih, DPR masih belum mendapat kepastian soal ketersediaan kursi untuk berangkat ke Mekkah.
“Saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," kata Indra.
"Sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran tentang dari penyedia kami dari travel bironya belum memastikan soal kursi penerbangan ke Mekkah dan Madinah," kata Indra lagi.
Indra menuturkan, Dirut Garuda masih berupaya menyediakan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota DPR yang ingin berangkat haji.
Dia menyebut, 80 kursi business class ini tidak semuanya untuk anggota DPR, melainkan ada tim pendukung dari pihak sekretariat.
Indra menegaskan, 80 kursi kelas bisnis yang diminta DPR ke Garuda Indonesia tidak gratis.
“Anggota DPR tugasnya tugas negara. Mana ada yang gratis. Mau masuk surga aja disuruh sholat, disuruh beramal, disuruh sedekah," tegas Indra.
Indra mengatakan, DPR akan mencari alternatif maskapai asing jika Garuda tidak bisa memenuhi permintaan 80 kursi business class. Akan tetapi, DPR tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.
"Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Kalau enggak dapat Garuda mau diapain,” kata Indra.
Permintaan 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda Tak Langgar UU
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Nusron Wahid menegaskan permintaan 80 kursi kelas bisnis ke PT Garuda Indonesia untuk anggota DPR yang akan berangkat haji, tidak melanggar undang-undang apapun.
"Ada enggak undang-undang yang melarang? Ya sudah kalau enggak ada yang melarang," ucap Nusron saat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.
Dia menuturkan, selama DPR membayar kursi pesawat tersebut, maka diperbolehkan dan diizinkan.
Menurut Nusron, permintaan DPR itu tidak bermasalah, selama tidak ada penumpang lain yang dirugikan.
"Tinggal masalah availability seat-nya itu ada yang penumpang di-cancel atau tidak? Kalau tidak ada penumpang yang di-cancel, no issue dong?" katanya.
Demikian informasi tentang alasan DPR minta jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia. Untuk mendapatkan berita menarik lainnya, baca terus VOI.ID.
Terkait
