Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Telur dan Daging Ayam, Waspada Ibu-ibu Sudah Ngeluh

JAKARTA - Pemerintah diminta segera menemukan solusi mengatasi tingginya harga daging ayam dan telur di pasaran. Harus ada langkah nyata meredam dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan harga bahan pangan.

Seperti diketahui, kenaikan harga daging ayam di pasaran mencapai Rp34.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp25.000. Harga telur ayam ras, mengalami kenaikan harga dari Rp23.000 per kilogramnya menjadi Rp34.000. Bahkan di beberapa daerah di luar pulau Jawa, harga telur ayam mencapai Rp42.000 per kilogramnya.

“Pemerintah perlu segera mencari solusi efektif dan tindakan nyata untuk mengendalikan kondisi yang memberatkan rakyat ini,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin 22 Mei.

“Ibu-ibu sudah mengeluh karena mahalnya bahan kebutuhan pangan. Kita tidak boleh tinggal diam, harus ada tindakan cepat sehingga kenaikan harga tidak berkepanjangan,” tambah Puan.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan, kenaikan harga ayam dan telur tak hanya berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen. Sebab, kenaikan harga pangan juga berdampak terhadap pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Jaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersedian stok di pasaran untuk mendukung pelaku usaha kecil,” ungkap cucu Bung Karno itu.

Kenaikan harga daging ayam dan telur secara otomatis meningkatkan biaya produksi, terutama mereka yang memiliki usaha dengan ayam dan telur sebagai bahan utama produksi usahanya. Seperti pengusaha rumah makan dan pengusaha kue.

“Tentunya ini akan berdampak turunan. Karena biaya produksi meningkat, pelaku UMKM juga terpaksa menaikkan harga jualannya atau mengurangi kualitas dagangannya. Lagi-lagi, masyarakat yang akan dirugikan,” tutur Puan.

DPR RI melalui fungsi pengawasannya juga akan melakukan pengawasan terhadap program bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dari Pemerintah. Puan menekankan, jangan sampai program bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan.

“Bantuan ditujukan bagi masyarakat dengan kategori keluarga rentan harus tepat sasaran," ucapnya.

Puan pun mengingatkan pentingnya pengawasan dan penerapan hukum yang ketat terhadap praktik monopoli, kartel, dan praktik bisnis yang merugikan konsumen. Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah.

“Penanganan akurat terhadap monopoli, penimbunan, atau spekulasi harga harus dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan peningkatan harga yang tidak wajar,” tegas Puan.

Lebih jauh, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi beban masyarakat kecil akibat dampak kenaikan harga pangan. Salah satunya, menurut Puan, dengan memperbanyak kegiatan pasar murah.

“Pemerintah harus meningkatkan kegiatan pasar murah bagi masyarakat. Dengan begitu akan meringankan beban masyarakat, khususnya rakyat kecil,” sebutnya.

“Karena pasar murah menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sehingga dapat menekan kenaikan harga, sekaligus tetap menjaga daya beli masyarakat,” tutup Puan.