Komisi VII DPR Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Menurutnya, hal itu menjadi pintu masuk untuk membongkar korupsi lain yang lebih besar di kementerian tersebut.

“Langkah KPK memeriksa dugaan korupsi tunjangan kinerja birokrasi di Ditjen Minerba ini bagus, apalagi kalau masuk lebih material, seperti penyimpangan PNBP batubara, nikel dan lainnya. Tentu kita tak ingin KPK berhenti pada kasus korupsi tunjangan kinerja ini saja,” ujar Mulyanto dal keterangannya, Sabtu, 8 April.

Menurut legislator PKS dapil Banten ini, praktik korupsi di bidang minerba perlu mendapat perhatian karena sektor tersebut bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Baik melalui mekanisme pajak maupun non pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sebelumnya surplus APBN terjadi karena didorong penerimaan negara dari komoditas ini, ketika harga internasional meningkat. Apalagi kalau PNBP progresif batubara yang lebih proporsional diterapkan, otomatis penerimaan negara melejit,” jelas Mulyanto.

Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di Kementerian ESDM yang menjerat 10 orang. Diduga ada uang tunjangan yang dipotong dan masuk ke kantong pribadi.

Jumlah uang yang dipotong itu masih belum disampaikan rinci oleh KPK. Namun, diduga ada uang puluhan miliar yang dinikmati pelaku, termasuk untuk biaya operasional menunjang proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam mengusut dugaan ini, penyidik komisi antirasuah sudah melakukan penggeledahan. Kegiatan penindakan ini dilaksanakan terus dilakukan, termasuk di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kantor Kementerian ESDM di Jalan Merdeka Selatan, hingga Apartemen Pakubuwono, Menteng.