Rakornas PAN, Ganjar: IKN Bukan Hanya Pemindahan Ibu Kota tapi Jawaban Masa Depan Indonesia

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan semata. Lebih dari itu, IKN merupakan gagasan rancangan Indonesia di masa depan atau future nation.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023). Dalam acara itu, hadir pula Presiden Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan tokoh penting lainnya.

"Pemindahan ibukota negara ini bukan sekadar mewujudkan mimpi founding fathers kita, tapi juga gagasan tentang rancangan Indonesia di masa depan, tentang future nation. Yakni sebuah negara yang memadukan kekayaan dan keindahan alam dengan teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang kita miliki," kata Ganjar.

Selain 70 persen wilayahnya berupa area hijau, di IKN nanti 80 persen kebutuhan energinya bersumber dari energi terbarukan. Smart Living, Smart City diciptakan dan semua layanan masyarakat lewat teknologi.

"Mau buat akta lahir, akta nikah pakai HP, paperless. Mobil di sana harus mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir," terangnya.

Dari gagasan dan konsep itu lanjut dia, peluang mewujudkan kemandirian di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Karena, dengan lahirnya IKN, maka akan lahir tatanan baru, kebutuhan baru, pekerjaan baru dan mindset baru.

"Dalam rangka menuju ke sana, sumber daya manusia harus kita siapkan sebaik-baiknya. Sekolah, pondok pesantren, universitas, tempat-tempat kursus, laboratorium, para intelektual harus kita optimalkan. Inilah agenda panjang yang mesti kita kerjakan dengan gotong royong," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Sumber daya alam di negara ini melimpah dan masih belum dikelola secara optimal.

"Makanya saya selalu tekankan, stop ekspor barang mentah. Alihkan jadi ekspor barang jadi atau setengah jadi. Meskipun resikonya kita dimusuhi banyak negara lain," katanya.

Jokowi mencontohkan saat Indonesia menghentikan ekspor Nikel pada 2020. Keputusan itu digugat oleh Uni Eropa dan Indonesia kalah.

"Kita tidak boleh menyerah dan kembali ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju. Kita harus terus melawan. Kita ajukan banding atas keputusan itu," tegasnya.

Keputusan penghentian ekspor bahan mentah akan terus dilanjutkan. Juni tahun ini, Jokowi mengatakan akan menghentikan ekspor Bauksit. Juga secara bertahap, akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya.

"Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini," pungkasnya.