Bagikan:

MATARAM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan vonis hukuman satu tahun penjara terhadap dua terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017-2018 di SDN 2 Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Dua terdakwa adalah Ningrat Sari, mantan Kepala SDN 2 Bayan dan Baiq Romiati, mantan Bendahara SDN 2 Bayan.

"Menjatuhkan pidana hukuman kepada terdakwa Ningrat Sari satu tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim I Ketut Somanasa saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, dilasnir dari Antara, Rabu, 22 Februari. 

Vonis hukuman serupa turut diberikan kepada Baiq Romiati. Begitu pula dengan penjatuhan pidana denda kepada kedua terdakwa sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, kerugian yang muncul sebesar Rp125 juta itu akibat adanya penggunaan anggaran fiktif.

Dengan demikian dalam penetapan hakim, kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan subsider sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Vonis kepada kedua terdakwa ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara dengan pidana denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim menjatuhkan vonis demikian dengan mempertimbangkan iktikad baik kedua terdakwa yang telah memulihkan kerugian negara secara keseluruhan. "Karena itu, memerintahkan kepada penuntut umum agar uang titipan kedua terdakwa seutuhnya dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Selain itu, hakim mempertimbangkan usia kedua terdakwa yang sudah masuk kategori usia lanjut dan kini dalam keadaan sakit. "Terdakwa telah mengakui perbuatan dan bersikap sopan selama persidangan," ucap dia.

Usai vonis dibacakan, kedua terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan menerima vonis tersebut. Begitu pula dengan jaksa penuntut umum yang diwakili Sesar Toputera tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut.