SURABAYA - DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023 sebesar Rp11,2 triliun, naik Rp500 miliar dari Rp10,3 triliun tahun 2022. Dari angka itu, 40 persen APBD tersebut diperuntukkan bagi UMKM di Surabaya.
"Ini saatnya kita bangkit bersama, karena APBD Rp11,2 triliun itu nanti Insyallah 40 persennya akan dikerjakan (diperuntukkan) oleh UMKM Kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai pengesahan APBD Surabaya 2023 di gedung DPRD Surabaya, Kamis, 10 November.
Eri menegaskan 40 persen dari APBD Kota Surabaya tahun 2023 itu akan disalurkan untuk UMKM melalui program padat karya. Program itu saat ini sudah berjalan, dan sudah menuai hasil adalah program padat karya paving. Di mana para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp6 juta. Kemudian program padat karya yang jahit sudah mendapatkan penghasilan Rp4 juta, dan itu semua selalu di-support oleh DPRD Surabaya.
“Jadi kita sama-sama ingin mengentas kemiskinan dan selalu saya katakan bahwa pemerintah daerah itu bukan pemerintah kota sendiri, tapi pemerintah daerah itu adalah kekuatan besar antara pemerintah kota dengan DPRD-nya. Insyaallah kalau kita bergerak bersama, insyalah pengangguran dan kemiskinan bisa kita selesaikan bersama. Matur nuwun (terima kasih) untuk DPRD Surabaya," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, mengatakan sesuai dengan keputusan badan musyawarah, hari ini dilakukan rapat paripurna untuk mengesahkan APBD Surabaya tahun 2023, tepat di tanggal 10 November yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Menurutnya, Hari Pahlawan itu selalu dikenang dengan khidmat, karena saat itu arek-arek Surabaya berjuang dan bertempur dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Hari ini kita ingin menyerap seluruh semangat arek-arek Suroboyo itu, makanya kita sahkan APBD Surabaya dengan kekuatan Rp11,2 triliun. Ini ada kenaikan sampai Rp500 miliar," kata Awi-sapaan akrabnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tak Hadiri KTT G20 di Bali, Presiden Putin Diwakili Menlu Sergei Lavrov
10 November 2022, 14:45
Adi juga mengaku sempat berpesan kepada Eri Cahyadi, penetapan APBD dengan waktu yang lebih dini ini, tentu akan membuat skema pembangunan akan bisa lebih ditata dengan baik ke depannya. Dengan demikian, diharapkan bisa dilakukan penyerapan yang maksimal dan kemudian kepentingan-kepentingan pada masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi bisa dilayani dengan sebaik-baiknya.
"DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya bisa berkomitmen bersama untuk menata pemerintahan ini menjadi lebih baik. Saya kira itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan dan kita semua mengikuti regulasinya," ujarnya.
Setelah pengesahan ini, maka tahun depan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya akan menggunakan semua kewenangannya untuk mengawasi APBD ini. Dia juga menegaskan pengawasan itu akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama apakah anggaran itu sudah tepat sasaran atau tidak.
"Teman-teman DPRD semuanya sangat rajin dan teliti untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Surabaya. Semoga di tahun 2023 Surabaya terus membaik dan lebih maju," katanya.
