Ketum PBNU Gus Yahya: Kami Menolak Politik Identitas, Entah Itu Etnik atau Agama

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan NU menolak secara tegas segala bentuk politik identitas dan melarang NU menjadi firqah atau kelompok identitas.

"Kami menolak politik identitas apa pun, entah itu identitas etnik atau identitas agama. Tidak boleh ada politik identitas. Kami menolak itu," kata Gus Yahya dalam konferensi pers forum Religion of Twenty (R20) atau G20 Religion Forum di Jakarta, Antara, Rabu, 7 September.

Pendekatan tanpa memandang politik identitas itu, lanjutnya, juga menjadi cara NU dalam menyelesaikan masalah. "Ini adalah posisi NU yang kami teguhkan ke depan. Kami tidak mau memperparah keadaan. Kami mau mencari solusi," tegasnya.

Dia menambahkan firqah atau kelompok identitas merupakan perkara yang diharamkan dalam Al Qur'an.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan bahwa dirinya sudah berkali-kali mengingatkan muslim lain agar tidak menciptakan permusuhan dengan kelompok mana pun, termasuk pada penganut aliran Wahabi atau kelompok yang dianggap radikal.

"Sama Yahudi saja saya santai, bisa engaged, kok sama sesama muslim tidak bisa," tambahnya.

Hal terpenting, katanya, ialah mereka bersedia hidup berdampingan dan bisa menerima negara tempat mereka hidup bersama kelompok-kelompok masyarakat atau umat agama lain.

Dia juga menilai penetapan radikalisme sebagai identitas dan menghadapi kelompok radikal sebagai musuh pada akhirnya hanya melahirkan masalah baru, sementara masalah awal pun belum ditemukan solusinya.

"Kalau kita melihat ada masalah dan mau mencari jalan keluar dari masalah, ya kita harus bicara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah itu untuk mencari jalan keluar," ujarnya.