Proyek Kalender Cetak Rp955 Juta Dibatalkan DPR, Pakar: Langkah Tepat, Tunjukkan Keterbukaan

JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memutuskan membatalkan pengadaan kalender cetak tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp955 juta. Pembatalan proyek kalender yang menjadi perhatian masyarakat itu pun diapresiasi.

“Pembatalan pengadaan kalender DPR yang nominalnya hampir menyentuh Rp1 miliar merupakan satu langkah yang tepat oleh DPR,” ungkap Ahli Komunikasi Politik Silvanus Alvin dalam pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Senin, 5 September.

Ada 2 hal yang dapat dipetik dari keputusan DPR membatalkan proyek pengadaan kalender. Pertama, kata dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu, bagaimana DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mendengar masukan dari publik.

“Hal ini sangatlah penting karena DPR sebagai representasi rakyat dan tentunya mendengar apa yang disuarakan rakyat,” tuturnya.

Poin kedua yang dimaksud Alvin yakni DPR dapat menunjukkan pihaknya tidak menutup diri terhadap koreksi bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan di publik. “Kedua hal tersebut sangat penting dalam menunjukkan peran DPR yang sensitif dan peduli dengan rakyat,” jelas Alvin.

Ditambahkannya, pembatalan proyek kalender pun memberi kesan positif bahwa DPR berusaha mencegah polemik di masyarakat. Alvin menilai, keputusan DPR tersebut dapat menambahkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pimpinan Puan Maharani itu.

“Pembatalan kalender ini dapat jadi momentum bagi DPR untuk semakin menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam penetapan dan penggunaan anggaran. Hal ini penting karena masalah anggaran sangatlah sensitif,” ucap Lulusan master University of Leicester Inggris ini.

Alvin pun meyakini, isu pengadaan kalender itu akan mendapat perhatian khusus dari Puan. Apalagi, Puan sejak awal memiliki visi dan misi yang kuat mengenai transparansi dan keterbukaan DPR kepada rakyat.

“Isu soal pembuatan kalender ini saya yakini akan mendapat perhatian khusus dari Ketua DPR Puan Maharani. Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, Puan tentu dengan visi-misinya akan mengawal hal ini agar kepercayaan publik yang meningkat kepada DPR tidak kembali terkikis,” sebutnya. 

“Keterbukaan DPR di bawah pemimpinan Puan patut diapresiasi agar keberadaan DPR ke depan semakin kuat,” imbuh Alvin.

Terkait isu pengadaan kalender, Pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu memahami bahwa kalender dibuat sebagai salah satu bentuk sarana sosialisasi. Alvin mengatakan, sosialisasi yang disampaikan melalui konten dalam kalender cukup penting agar masyarakat mengenal pemangku jabatan yang menjadi perwakilan mereka.

“Keinginan DPR untuk membuka akses luas kepada siapa saja mengenai rencana kerja dan kinerja mereka lewat berbagai sarana memang dibutuhkan. Namun apabila rakyat tidak menghendaki, DPR bisa memanfaatkan sarana lain seperti sosialisasi melalui media sosial,” papar Alvin.

Lebih lanjut, DPR disebut dapat menggunakan portal-portal digital lain yang bisa diakses masyarakat untuk mengetahui apa saja yang dikerjakan para dewan. Menurut Alvin, sosialisasi pun dapat dilakukan oleh para anggota dewan saat kunjungan kerja maupun kegiatan reses di dapilnya masing-masing.

“Selama ini kegiatan rapat maupun sidang di DPR juga ditampilkan secara live, real time, bahkan masyarakat dapat memberikan komentar pada saat yang bersamaan secara bebas,” ujarnya.

“Di luar itu, aktivitas konten DPR RI di media sosial juga saya lihat aktif menyampaikan berbagai informasi mengenai DPR RI,” tutup Alvin.