Pelabuhan Patimban Beroperasi Desember, Menhub Budi Karya: Kegiatan Logistik Tak Mesti Lewat Priok

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Jawa Barat akan mulai beroperasi pada Desember 2020. Pelabuhan ini juga akan menjadi pusat lalu-lintas ekspor dan impor otomotif, khususnya mobil, di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Desember kita akan gunakan pertama kali adalah car terminal yang bisa dilakukan untuk melakukan ekspor impor mobil dan juga distribusi mobil ke seluruh Indonesia. Bisa digunakan untuk peti kemas seluas 35 hektare atau 250 ribu TEUs per tahun. Lalu untuk kendaraan seluas 25 hektare dengan mobil 280 ribu CBU," katanya, dalam webinar pada Senin, 16 November.

Budi berujar, bila Pelabuhan Patimban beroperasi, kegiatan ekspor-impor dari kawasan industri di Karawang tak perlu lagi dilakukan dari Tanjung Priok. Dengan begitu, kegiatan pengiriman barang menjadi lebih efektif dan perekonomian di sekitar kawasan pelabuhan diproyeksikan menjadi lebih cepat tumbuh.

"Ini jelas memberikan suatu pergerakan baru bagi dunia logistik, yang tadinya harus ke Priok dan memakan waktu yang panjang, bisa memiliki alternatif di Patimban ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi atas tiga fase. Pada fase kedua, pembangunan dimulai pada 2021. Dengan pembangunan lanjutan tersebut, kapasitas kontainer pelabuhan ditargetkan mencapai 3,75 juta TEUs pada 2023.

"Tahun 2021 kami akan membangun peti kemas dengan luas 66 hektare di Pelabuhan Patimban, kontainer 3,75 juta teus, dan terminal kendaraan dengan kapasitas 600 ribu CBU," ucapnya.

Kemudian, pada fase berikutnya atau fase ketiga, Budi Karya menargetkan Pelabuhan Patimban bisa menampung kontainer hingga 7,5 juta hingga 14 juta TEUs. Penyelesaian pembangunan Patimban ditargetkan akan rampung pada 2027.

Budi juga memastikan pembangunan pelabuhan akan mempertimbangkan pelbagai aspek keamanan, seperti persiapan navigasi, Kode Keamanan Fasilitas Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional (ISPS), prosedur karantina, serta pembenahan akses.

"Kami akan lakukan perbaikan untuk angkutan umum seperti yang berkaitan dengan halte," tuturnya.

Untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat, Budi mengatakan Kementeriannya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelatihan wirausaha bagi warga. Pemerintah juga bakal memberikan bantuan kapal dengan kapasitas yang lebih besar bagi nelayan.