Tabur Bunga Peringati Peristiwa Kudatuli, PDIP: Aktor Intelektual Harus Ditangkap Apapun Pangkatnya

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) meminta aktor intelektual peristiwa penyerangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli ditangkap dan diadili. Komnas HAM diminta mengusut tuntas kekerasan di zaman Orde Baru itu.

Permintaan ini disampaikan saat kegiatan tabur bunga pada hari ini, Rabu, 27 Juli. Dalam orasinya, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan Peristiwa Kudatuli terjadi karena saat itu banyak yang memberi dukungan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melawan Orde Baru.

Sehingga, PDIP mendesak peristiwa kekerasan 26 tahun lalu itu bisa diusut tuntas. Siapapun tokoh intelektual yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"DPP PDI Perjuangan menginginkan terus usut kasus ini. Kita juga sudah ke Komnas HAM. Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum. Maka hari ini kita tabur bunga sama Pak Sekjen (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, red)," kata Ribka dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak akan melupakan Peristiwa Kudatuli. Apalagi, kejadian ini dipicu banyak hal seperti intervensi dari penguasa saat itu.

Bahkan, Hasto bilang, kongres PDIP di era Orde Baru kerap dicampuri pihak lain. "Dari Asrama Haji Surabaya itu pada momentum yang sangat kritis, hadirlah Ibu Megawati memimpin gerakan moral rakyat," ungkapnya.

"Itulah momentum yang Ibu Mega sering ceritakan kepada saya. Bagaimana sebelum kongres dibubarkan, beliau mengambil momentum dan mengatakan, 'secara de facto saya adalah ketua umum PDI'. Itulah cikal bakal perlawanan kekuatan arus bawah, karena pada sampai detik ini akibat proses intervensi Orde Baru adalah tradisi perlawanan," sambung Hasto.

Saat itu, Hasto mengatakan, kepemimpinan Megawati juga kerap diganggu. "Puncaknya dilakukan suatu rekayasan politik secara paksa. Ibu Mega sebagai ketua umum yang sah pada tanggal 27 Juli 1996 melihat bagaimana kantor partai ini diserang secara brutal dan kemudian timbul korban jiwa dan itu titik yang sangat gelap dalam demokrasi kita bagaimana pemerintahan menyerang parpol yang sebenarnya sah di mata hukum dan di mata rakyat," lanjut Hasto.

Sehingga, PDIP meminta para pelaku bisa diusut. Bukan hanya yang bertugas di lapangan tapi juga siapapun yang ada di balik layar.

"Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapapun yang telah melakukan suatu skenario yang telah menciptakan tragedi kemanusiaan yang begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita," tegas Hasto.

"Peristiwa 27 Juli suatu basis kekuatan moral tentang politik yang disampaikan Ibu Mega. Politik yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, karena itulah esensi dari kekuatan PDIP," pungkasnya.