Jeda 8 Bulan Menuju Pelantikan Pilpres 2024 Sebabkan Periode Lame Duck di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencermati jeda waktu antara pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024 menuju pelantikan presiden yang berdurasi 8 bulan. Fahri khawatir kemungkinan munculnya dualisme kepemimpinan nasional.

“Presiden terpilih dari Pilpres 2024 akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sebaiknya kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir,” kata Fahri dikutip dari keterangannya di Jakarta, Antara, Minggu, 26 Juni.

Ia mengkhawatirkan durasi jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

Adanya jeda waktu selama 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih diselenggarakan, tutur Fahri, akan mengakibatkan semacam dualisme kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, ia berharap publik dan seluruh jajaran pemerintahan agar dapat memastikan pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik hingga masa jabatannya berakhir.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan Presiden terpilih, dalam dunia politik di berbagai negara, akan melahirkan periode lame duck atau periode 'bebek lumpuh'.

Periode lame duck, lanjut Sirojudin, juga bisa menimbulkan konsekuensi lunturnya pengaruh Presiden petahana di kalangan birokrasi. Dengan demikian, Sirojudin mengungkapkan bahwa ide untuk memperpendek periode tersebut patut dipertimbangkan.

Selaras dengan Fahri Hamzah dan Sirojudin, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto juga berpandangan bahwa jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden akan berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.

“Hasil pilpres dan pileg akan membuat siapa pun peserta kontestasi, baik partai politik maupun politisi, akan sibuk mengamankan keberlangsungan jejak politik mereka. Terbuka juga kemungkinan bahwa hasil pileg akan memunculkan situasi riil yang berbeda dari konstelasi politik yang terbentuk pra-pemilu 2024," kata Hery.