Berangkat ke Ukraina-Rusia Bawa Misi Perdamaian, Jokowi Tugaskan Ma'ruf Amin Pimpin Pemerintahan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa hari ke depan.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan Jokowi adalah berkunjung ke Ukraina dan Rusia membawa misi perdamaian.

Selama beberapa hari di luar negeri, Jokowi melimpahkan tugas memimpin pemerintahan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Selama saya di luar negeri, pemerintahan akan dipimpin oleh bapak Wakil Presiden," kata Jokowi di Bandara Soekarno Hatta, Minggu, 26 Juni.

Adapun agenda pertama Jokowi di luar negeri adalah mengunjungi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jerman. dalam KTT tersebut, Jokowi akan mengajak negara-negara G7 untuk mengupayakan perdamaian perang Rusia dan Ukraina.

Selain itu, Jokowi juga mengajak negara G7 untuk mencari solusi atas krisis pangan dan energi.

Setelahnya, Jokowi akan akan mengunjungi Ukraina dan bertemu dengan Presiden Zelenskyy.

Kepada Zelenskyy, Jokowi akan mengajaknya untuk membuka ruang dialog dalam rangka membangun perdamaian.

Setelah dari Ukraina, Jokowi akan langsung menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

"Dengan misi yang sama saya akan mengajak presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang," ucap Jokowi.

Kemudian, agenda terakhir, Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.

Diketahui, selama Jokowi berada di kawasan perang Rusia dan Ukraina, Jokowi akan dilindungi oleh 39 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang terdiri atas 10 personel yang masuk dalam tim penyelamatan, 19 personel grup utama, dan 10 personel tim pendahulu yang akan berada lebih dahulu di lokasi.

Paspampres juga telah menyiapkan pelindung kepala atau helm dan rompi antipeluru untuk Kepala Negara serta delegasi yang mendampingi selama di sana, serta akan menyiapkan senjata khusus untuk perlindungan terhadap Jokowi.